Presiden Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Begini Tanggapan Ketua Fraksi NasDem DPR

Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, keputusan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo ( Jokowi)

KOMPAS.com/ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, keputusan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi Covid-19.

"Dia punya hak untuk melakukan reshuffle mengganti menteri yang menurut dia tidak mampu menyesuaikan ritme kerja dia, tidak mampu memenuhi ekspektasi Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu mengundang beragam spekulasi.

Presiden Jokowi Marah dalam Sidang Kabinet Paripurna, Ini Penilaian Peneliti CSIS Arya Fernandes

Peneliti Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Jokowi sengaja melempar spekulasi perombakan atau reshuffle kabinet dengan memublikasikan video tersebut.

Langkah Istana yang baru merilis video kemarahan Jokowi itu 10 hari setelah kejadian juga menjadi sorotan.

Istana baru memublikasikan video itu lewat akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020) dengan judul "Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020".

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Baru Dirilis 10 Hari Setelah Kejadian, Kemarahan Presiden Jokowi Jadi Sorotan

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan. Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Kemudian, penyaluran bantuan sosial untuk rakyat serta stimulus ekonomi bagi dunia usaha juga belum optimal.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved