Tekan Stunting di Malaka Harus "Keroyok" Bersama

POS-KUPANG.COM | BETUN - Kelompok kerja (Pokja) Penanganan Stunting Provinsi NTT mendorong pemerintah Kabupaten Malaka bersama elemen terkait harus "keroyok" bersama menekan persoalan stunting.

Khusus di Malaka, angka stunting masih cukup tinggi dan berada pada urutan ke 11 dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Diharapkan pada tahun 2021 posisi ini harus bergeser ke urutan dibawa 10.

Hal ini disampaikan Vince B Panggula, SKM, Pejabat Fungsional Perencana Madya pada Bapeda NTT mewakili Kepala Bapeda NTT pada kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2020 di Kantor bupati Malaka, Kamis (25/6/2020).

• Ini Jumlah Peserta Didik yang Diterima di SMA Negeri 1 Bajawa

Kegiatan yang dibuka Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH ini dihadiri Ketua Pokja Penanganan Stunting Provinsi NTT, Sarah Lery Mboeik, dihadiri juga Kepala Bapeda Malaka, Remigius Asa, para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh perempuan, pegiat LSM, kalangan media dan instansi terkait lainnya.

Menurut Vince, persoalan stunting ini memang menjadi perhatian serius Gubernur NTT yang ditunjukan dengan pembentukan Pokja Penanganan Stunting tingkat Provinsi NTT. Dalam setiap kesempatan, gubernur selalu mendorong semua elemen untuk bekerja "keroyokan" menekan seminimal mungkin stunting ini.

• Kasus Kematian DBD di Manggarai Barat Nihil

Khusus di Malaka, jelas Vince, angka stunting masih cukup tinggi dimana berada pada urutan ke 11 dari dari kabupaten/kota se NTT sehingga melalui Rembuk Stunting ini diharapkan ada solusi untuk mengatasinya.

'Kami dari Pokja Provinsi akan dampingi. Dalam rembuk stunting ini diharapkan semua elemen bekerja bersama-sama. Ada dana desa diharapkan para kepala desa bisa mengalokasikan untuk penanganan stunting," pinta anggota Pokja Provinsi NTT ini.

Menurut ibu tiga anak ini, stunting ini bisa dicegah karena permasalahan mendasarnya ada pada gagal tumbuh pada anak balita karena asupan gizi yang kurang. Selain itu, kesehatan lingkungan keluarga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

"Dari Hasil penelitian menunjukan jamban keluarga bersih dan kebutuhan air minum bersih tersedia maka kecil kemungkinan terkena stunting. Kondisi terkena stunting bisa karena ancaman rawan pangan, tingkat pengetahuan orangtua yang rendah dan rendahnya kemampuan daya beli," ujar Vince.

Dirinya juga membentangkan hasil penelitian menunjukan bahwa usia balita antara 6-10 rawan terkena stunting. Untuk itu disarankan agar selama enam bulan pasca kelahiran, balita harus diberi ASI eksklusif.

"Anak enam bulan harus diberi ASI karena umur 6-10 bulan rawan stunting. Selain itu para orangtua yang perokok diharapkan berhenti merokok karena 5,5 persen menyumbang stunting," tambahnya.

Sarah Lery Mboeik menambahkan, saat ini upaya yang perlu dilakukan ada semua pihak harus bersama-sama mencegah terjadinya stunting.

Kalangan remaja, katanya, harus diberikan pengetahuan yang cukup dalam memasuki jenjang pernikahan. Mereka harus diberikan pengetahuan bahwa ketika hamil harus menjaga dan merawat anak dalam kandungan dengan baik.

"Mereka harus rutin ke periksa kesehatan dan saat bersalin di puskesmas. Jangan bersalin di rumah. Selain itu, ketika sudah bersalin maka selama enam bulan harus memberikan ASI eksklusif," pinta mantan anggota DPD RI dari NTT ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)