Breaking News:

Fraksi Golkar Minta Bank NTT Dijauhkan Dari Bias Politik

Kondisi Bank NTT saat ini memprihatinkan dan mencemaskan seluruh masyarakat NTT

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Sidang Paripurna DPRD NTT dengan agenda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTT tahun 2019, Senin (22/6) malam. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Fraksi Golkar meminta agar Bank NTT dijauhkan dari bias politik. Hal tersebut dikatakan karena kondisi Bank NTT saat ini memprihatinkan dan mencemaskan seluruh masyarakat NTT.

Apalagi karena dana yang dikelola oleh Bank NTT adalah dana masyarakat NTT, baik yang dihimpun dari dana pihak ketiga maupun modal yang disertakan sebagai saham oleh para Kepala Daerah yang adalah uang rakyat melalui APBD masing masing Daerah atas persetujuan DPRD.

Demikian pandangan umum Fraksi Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTT tahun 2019, yang disampaikan juru bicara Yohanes De Rosari, SE dalam sidang paripurna DPRD NTT, Senin (22/6) malam.

Terkait Prostitusi di Ende, Ini Permintaan Jaringan Peduli Anak dan Perempuan NTT

"Sejauh pengalaman Fraksi Partai Golkar, kondisi ini baru terjadi dalam satu dasawarsa terakhir. Kondisi seperti ini memang memprihatinkan dan mencemaskan kita semua karena dana yang dikelola oleh Bank NTT adalah dana masyarakat NTT," demikian Fraksi Golkar melalui Yohanes De Rosari di hadapan pemerintah dan anggota DPRD.

Kondisi memprihatinkan dan mencemaskan ini mulai terlihat saat Bank NTT untuk pertama kalinya gagal mencapai target PAD yang dibebankan kepadanya.

Diduga Salahgunakan Keuangan Desa, Kepala Desa Maudemu Diadukan ke DPRD Belu

Padahal, pada semester kedua tahun 2018, ada gebrakan pemegang saham yang mengorbitkan kepala divisi IT Bank NTT menjadi Dirut Bank NTT dengan target kinerja yang dipatok pencapaian laba harus lima ratus milyar rupiah. Selain itu Bank NTT menjadi bank devisa dan Bank NTT siap melantai di bursa efek atau pasar modal.

Tidak hanya itu, baik Dirut maupun Komisaris Utama, sama-sama menandatangani pakta integritas, yang menunjukkan kesiapsediaan mereka untuk merealisasikan target-target para pemegang saham.

"Struktur baru pada jajaran manajemen Bank NTT formasinya disusun atas petunjuk Pemegang saham pengendali. Namun apa yang terjadi kemudian, justru sebaliknya. Target laba sebesar setengah triliun rupiah yang ditetapkan RUPS tidak bisa dicapai. Target APBD tahun 2019 pun sebesar Rp 79.200.000.000 hanya dapat direalisir sebesar Rp 67.560,177,456 atau 85,30%. Untuk pertama kalinya Bank NTT, gagal mencapai target PAD yang dibebankan padanya," ungkap Yohanes.

Bukan hanya target laba yang tak bisa dicapai, Fraksi Partai Golkar juga membeberkan, dalam LHP BPK Perwakilan NTT juga mencatat hal yang mengejutkan yaitu lonjakan Non Performance Loan (NPL) atau Kredit Macet Bank NTT menjadi 4,3 %.

"Akumulasi kredit macet mencapai Rp 206,5 M karena manajemen Bank NTT tidak menaati regulasi dan protap perbankan yang penuh perhitungan dan kehati-hatian serta lemahnya pengawasan manajemen pusat dalam melakukan analisis kredit. Pemberian kredit pada enam debitur KCU Surabaya sebesar Rp 130 M berujung pada masalah hukum.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved