Menteri Dalam Negeri Usulkan Isu Kampanye Pilkada Soal Penanganan Covid-19
isu primordial atau isu agama dalam berkampanye. Tetapi perlu ditonjolkan isu kesehatan dan ekonomi ditengah pandemi
Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
Menteri Dalam Negeri Usulkan Isu Kampanye Pilkada Soal Penanganan Covid19
POS-KUPANG.COM I ATAMBUA---Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan kepada para kontestan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 efektifkan isu dalam kampanye terkait penanganan covid19.
Sudah bukan zamannya lagi mengemas isu primordial atau isu agama dalam berkampanye. Tetapi perlu ditonjolkan isu kesehatan dan ekonomi ditengah pandemi virus corona.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hal ini sast melakukan kunjungan kerja perdana di tengah pandemi covid19 di Atambua, Ibu kota Kabupaten Belu, Kamis (18/6).
Dalam kunker setengah hari ini, Mendagri bersama Menko Polhukam, Mahfud MD. Hadir juga Wagub NTT, Josef Nae Soi, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH juga Plt Sekda Belu, Marsel Mau Meta, Bupati TTU, Raymundus Fernandez, S.Pt, Bupati Belu, Wilybrodus Lay, Wabup JT Ose Luan, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Ketua Bawaslu NTT, unsur Forkompinda NTT.
Menurut Tito, virus corona ini menurut para ahli baru bisa ditemukan penangkal pada pertengahan tahun 2021. Itu artinya, baru akan hilang pada tahun 2020 setelah sudah ada obatnya.
Sementara di tahun 2020 ini, katanya, secara nasional akan dilaksanakan pilkada serentak yang sudah disepakati tanggal 9 Desember 2020. Untuk itu, tidak boleh ditunda karena yang dirugikan adalah rakyat.
"Orang bilang ajang pilkada nanti bagaimana dengan virus corona, bisa menyebar. Untuk tidak menyebar maka harus jaga bersama protokoler kesehatan di tatanan baru ini," kata Tito.
Menurut Tito, pada pilkada ini tidak ada kampanye akbar tetapi bisa digunakan kampanye virtual asalkan jaringan internet memadai. Bisa juga kampanye manual tapi tetap menaati protokoler kesehatan dengan per klaster.
"Saya minta tolong kepada kontestan peserta pilkada angkat isu covid. Baik calon incumben maupun non incumben bisa gunakan ini lebih efektif. Ini guna menekan isu primordial, isu agama. Bukan zamannya lagi. Angkat isu kesehatan dan ekonomi ditengah pandemi," usul Tito.
Dikatakan, untuk mensukseskan pilkada serentak ini alokasi anggaran sebelumnya Rp 9,1 Triliun dibantu pemerintah pusat menjadi Rp 14 Triliun untuk penyelenggara. Pemerintah juga memberikan insentif kepada petugas TPS.
Wagub NTT, Josef Nae Soi di depan mendagri dan Menko Polhukam dan undangan lainnya mengatakan, adalah kegembiraan luar biasa karena ditengah pandemi covid19 untuk pertama kalinya dua mentri hadir di NTT.
• Krisdayanti Diminta Introspeksi, Istri Raul Lemos Jangan Egois Dalam Kasus Aurel Hermansyah & Azriel
• Bank NTT Bajawa Serahkan CSR 50 Juta untuk Paroki Roh Kudus Mataloko
• Tujuh Pengusaha Ditetapkan Tersangka Korupsi 126 M Bank NTT Cabang Surabaya,Siapa Mereka?
"Kami di NTT ada 9 daerah melaksanakan pilkada. Masalah yang kami hadapi sekarang soal infrastruktur dalam mendukung pilkada. Sekarang mau diterapkan kampanye virtual, tapi persoalan kami adalah jangankan internet listrik saja belum menjangkau semua daerah. Syukur ada 27 instansi akan bahu membahu membangun NTT maka ini luar biasa," kata Wagub Josef.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)