Bawaslu Malaka Rekomendasikan 14 oknum ASN Dugaan Pelanggaran ke Komisi ASN

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Malaka sejauh ini telah merekomendasikan 14 oknum Aparatur Sipil Negara ( ASN) ke Komisi ASN

Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Edi Hayon
, Petrus Nahak Manek 

POS-KUPANG.COM | BETUN - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Malaka sejauh ini telah merekomendasikan 14 oknum Aparatur Sipil Negara ( ASN) ke Komisi ASN.

Para oknum ASN ini diduga melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan disiplin ASN.

Bawaslu tidak langsung memproses karena mereka belum terkategori melakukan pelanggaran UU Pilkada, karena penetapan calon bupati-wakil bupati belum dilakukan.

Bawaslu Malaka Ajukan Tambahan Dana Rp 273 Juta Lebih Dukung Pilkada Ditengah Covid-19

Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek menyampaikan hal ini kepada Pos-Kupang di ruang kerjanya, Jumat (19/6).

Dijelaskan Piter, dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada sebelum adanya Covid19, pihak Bawaslu Malaka dari hasil temuan dan laporan, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN.

Sampai saat ini, tercatat 14 nama oknum ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Hasil temuan dan laporan itu, sebelum adanya pandemi covid19 ada 13 oknum ASN. Pada saat covid, ada 2 oknum ASN dan telah drekomendasikan ke Komisi ASN.

Kasus Ayah Hamili Anak Kandung di TTU, Polres TTU Sudah Terima Laporan

Terkait bentuk dugaan pelanggaran, jelas Piter, ada 5 oknum ASN diduga mengikuti sosialisasi calon yang diusung Partai Golkar di Boas, Kecamatan Malaka Timur.

Kemudian, lanjutnya, ditemukan 8 oknum ASN diduga mengikuti kegiatan fit and proper tes Partai Gerindra di Kupang dimana mengundang salah satu kandidat bakal calon bupati untuk mengikuti kegiataj tersebut atas undangan dari parpol bersangkutan.

Selain itu, ada oknum ASN aktif diduga melakukan sosialisasikan diri menjadi calon pada pilkada mendatang. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Komisi ASN.

"Kita memang tidak langsung proses oknum ASN ini dan serahkan ke Komisi ASN karena sampai sekarang belum ada calon tetap. Makaknya kita rekomendasikan ke pimpinan. Oknum ini belum melanggar UU Pilkada. Dugaan pelanggaraan lebih pada kode etik, kode perilaku dan disiplin ASN," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved