Breaking News:

Salam Pos Kupang

Terlambat Terus

DI TENGAH keprihatinan kita akan wabah virus corona yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun tingkat regional NTT

Terlambat Terus
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - DI TENGAH keprihatinan kita akan wabah virus corona yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun tingkat regional NTT, muncul lagi masalah guru kontrak di Timor Tengah Utara ( TTU) yang sejak awal tahun 2020 belum kunjung mendapat SK dari Bupati setempat.

Akibatnya, hingga kini pun sebanyak 1.712 guru kontrak itu belum lagi mendapat gaji. Padahal sudah hampir enam bulan ini mereka menjalankan tugas di sekolah-sekolah.

Masalah ini diangkat oleh Anggota DPRD TTU Hilarius Ato dalam rapat dengar pendapat di DPRD TTU, Senin (8/6/2020). Hilarius langsung membayangkan bagaimana guru-guru ini bisa menghidupi diri dan keluarga selama ini, sementara gaji mereka tidak dibayar. Betapa sengsaranya mereka.

Sekda Sumba Timur Lapor Perkembangan Covid-19

Makanya, dia menilai pengabaian pembayaran gaji guru kontrak jauh lebih kejam dari virus corona yang sedang mewabah saat ini.

Mendengar informasi tentang keterlambatan pembayaran gaji guru kita cenderung bosan. Sama seperti dikeluhkan Hilarius Ato, kasus seperti ini terjadi berulang-ulang setiap tahun. Bahkan hampir di setiap daerah. Seperti tidak ada upaya untuk mengatasi masalahnya.

Tim Covid-19 Sumba Barat Pantau 215 Pelaku Perjalanan

Soal kebutuhan akan guru-guru di sekolah tentu saja tidak perlu didiskusikan. Jelas dibutuhkan. Namun, karena kebutuhan guru tidak segera dipenuhi melalui pengangkatan PNS, maka daerah mengambil kebijakan untuk mempekerjakan guru-guru kontrak. Tentu saja agar kebutuhan anak-anak akan pendidikan formal di sekolah bisa dipenuhi.

Penugasan guru-guru kontrak ini setahu kita tidak spontan, melainkan melalui perencanaan, pembahasan dan persetujuan di legislatif. Berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan atas persetujuan DPRD setempat, direkrutlah sekian banyak guru kontrak untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Karena itu, perekrutan mereka sampai dengan gaji mereka tentu tidak spontan, melainkan dianggarkan dalam APBD atau sumber dana lainnya yang sah.

Tapi kok bisa setelah enam bulan berjalan Surat Keputusan (SK) Bupati TTU untuk status mereka sebagai guru kontrak belum juga ditandatangani. Gaji mereka juga belum bisa dibayar, itu pun besarnya jauh dari kemanusiaan.

Kenapa ya, urusan SK dan pembayaran gaji ini selalu terlambat di mana-mana? Seperti tidak ada yang mengurusnya. Kesannya, kita suka sekali membuat orang sengsara.

Membuat atau membiarkan orang sengsara apalagi sampai menikmatinya, itu adalah sadisme, penindasan, pelanggaran hak asasi manusia.

Ketika mulai dipersoalkan baru mulai hiru-hara, membuat alasan macam-macam, bahkan mulai lempar tanggung jawab sana-sini. Ini kebiasaan buruk, yang mestinya segera kita ubah.

Teknologi sudah semakin canggih, mestinya bisa mempercepat segala urusan administrasi seputar pembayaran gaji guru-guru ini. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved