Pemerintah Provinsi NTT Tawarkan Opsi Jadi Pemegang Sahambagi Masyarakat di Kawasan Industri Bolok 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi NTT mempertimbangkan opsi-opsi penyelesaian terkait persoalan lahan di Kawasan Industri Bolok, Kupang NTT. 

Kepada wartawan usai Sidang Paripurna di ruang Sidang Utama DPRD NTT pada Rabu (10/6) pagi, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mengaku baru mendengar posisi sebenarnya terkait persoalan lahan dalam sidang tersebut. Hal itu, katanya, baru di dengar dari Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni.

Namun demikian, kata Nae Soi, pemerintah telah mempertimbangkan beberapa opsi terkait penyelesaian persoalan tanah untuk PT Kawasan Industri Bolok. ,

"Persoalan Tanah Bolok itu saya baru dengar, ada beberapa ratus hektar. Dulu katanya menjadi milik pemerintah tapi pemerintah tidak milik surat surat (tanah) itu, kemudian digugat ke pengadilan. Ada yang kita menang dan ada yang kita kalah," ujar Nae Soi ketika ditanya wartawan. 

Namun demikian, terkait pemanfaatan tanah tersebut, pemerintah menawarkan berbagai opsi. Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah penyertaan modal dengan cara masyarakat pemilik tanah dikompensasi untuk masuk menjadi pemegang saham 

"Ada beberapa opsi, salah satu kita bisa menawarkan penyertaan modal. Kalau tidak bisa beli karena mereka tidak jual, maka mereka bisa masuk sebagai pemegang saham," katanya. 

Nae Soi mengatakan, hal tersebut akan diurus secara teknis oleh manajemen PT Kawasan Industri Bolok nantinya. "Itu urusan teknis, direktur yang urus. Mereka yang kerja," timpalnya. 

Dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas usulan ranperda penyertaan modal terhadap dua BUMD milik Provinsi NTT, pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada legislatif. 

Pemerintah menyatakan bahwa penyertaan modal terhadap PT Kawasan Industri Bolok dan PT Jamkrida dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada ujungnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam Sidang Paripurna dengan agenda Tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi terkait usulan Ranperda Penyertaan Modal bagi dua BUMD Provinsi NTT yang dipimpin wakil ketua 1 DPRD NTT Dr. Inche DP. Sayuna tersebut, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi hadir bersama Sekda NTT Ir. Ben Polo Maing dan jajaran pemerintahan. 

Sebelumnya, dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD NTT pada Rabu (3/6) malam, sembilan fraksi Di DPRD NTT mendukung dibahasanya dua ranperda tentang penyertaan modal daerah. Namun, sebagian fraksi meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait status tanah yang hingga kini menjadi polemik di lokasi tersebut. (hh)