News

New Normal, KPU Belu Lanjutkan Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan, Mikael: Kita Siapkan Juga APD

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu menyiapkan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan sambil menanti Peraturan KPU terbaru

New Normal, KPU Belu Lanjutkan Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan, Mikael: Kita Siapkan Juga APD
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Ketua KPU Belu, Mikael Nahak

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Teni Jenahas

POS KUPANG, COM, ATAMBUA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu menyiapkan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan sambil menanti Peraturan KPU terbaru ditetapkan.

Sesuai jadwal, verfikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan 26 Maret-15 April 2020. Namun karena masalah covid-19, tahapan ini ditunda, dilanjutkan setelah Peraturan KPU terbaru ditetapkan.

Ketua KPU Belu, Mikael Nahak, Sabtu (30/5), mengakui untuk KPU Belu, ada dua tahapan pilkada yang tertunda akibat covid-19, yakni verifikasi faktual pasangan bakal calon perseorangan dan pemutahiran data pemilih.

Setelah keputusan KPU terbaru sudah ditetapkan, KPU Belu langsung melaksanakan dua tahapan tersebut hingga selesai.

Mengingat pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung dalam masa pandemi covid-19, maka syarat protokol kesehatan harus dipenuhi seperti penyediaan APD bagi penyelenggara.

"Saat ini, KPU masih melakukan pergeseran-pergeseran pos anggaran untuk dipakai menyiapkan APD," tutur Mikael.

Dia optimistis anggaran yang sudah dialokasikan Pemkab Belu masih cukup untuk dipakai menyiapkan APD. Manakala dalam penghitungan anggaran terjadi kekurangan, katanya, KPU lakukan adendum anggaran kepada pemerintah.

"Saya yakin anggaran yang ada masih cukup karena ada pos-pos yang tidak bisa dipakai seperti perjalanan dinas, kita geser supaya untuk pengadaan APD," terang Mikael.

Selain mempersiapkan APD, pelaksanaan kegiatan pilkada di tingkat penyelenggara tetap mematuhi protokol kesehatan seperti rapat koordinasi dengan PPK dibagi dalam beberapa klaster. Hal ini untuk menghindari kumpulan orang dalam jumlah banyak.

"Nanti kita bagi dalam klaster kecil. Misalnya tiga kecamatan kumpul satu tempat. Kalau tiga kecamatan, jumlah PPK hanya 15 orang. Jadi kalau ada kegiatan kita pecah sehingga tidak kumpul satu tempat," ungkapnya.

Mikael optimis KPU memaksimalkan waktu yang ada untuk melanjutkan dua tahapan yang tertunda sehingga tetap berjalan sesuai jadwal. *

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved