Pilkada 2020, Bupati Soliwoa: Utamakan Demokrasi atau Keselamatan Manusia?

pelaksanaan Pilkada seretak terkesan dipaksakan apalagi dunia dilandai wabah Covid-19 termasuk Indonesia.

POS-KUPANG.COM/GORDI DONOVAN
Bupati Ngada, Paulus Soliwoa. Kamis, 2/4/2020 

Pilkada 2020, Bupati Soliwoa: Utamakan Demokrasi atau Keselamatan Manusia?

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Bupati Ngada Drs. Paulus Soliwoa rupanya sangat tidak setuju Pilkada serentak digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Bupati Soliwoa menilai keputusan pelaksanaan Pilkada seretak terkesan dipaksakan apalagi dunia dilandai wabah Covid-19 termasuk Indonesia.

"Saya tidak mau satupun masyarakat Ngada ini terkena virus corona ini. Sekarang saya menilai pelaksanaan Pilkada dipaksakan. Pertanyaan saya adalah kualitas Pilkada kali ini yang mau di dicapai itu seperti apa? Contoh dalam keadaan normal saja partisipasi pemilih itu 70% dan itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan virus begini saya punya keyakinan partisipasi pemilih akan menurun jauh," ungkap Bupati Soliwoa, Jumat (29/5/2020).

Bupati Soliwoa menyatakan terkait sosialisasi atau kampanya kepada masyarakat sangat tidak efektif ketika melalui Media Sosial karena tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang tidak memiliki Hand Phone android apalagi sebagian wilayah tidak bisa akses signal seluler.

Ia mengatakan yang jelas dilarang untuk mengumpulkan banyak orang dan tetap mematahui protokol kesehatan cegah Covid-19. Pilkada akhirnya ibarat memilih kucing dalam karung.

Bupati Soliwoa menambahkan, yang kedua tata cara protokoler Covid tetap dilakukan, media kampanye sosialisasi pakai sistem daring pertanyaan, apakah semua masyarakat ini punya HP android? Apakah semua wilayah bisa terjangkau dengan sinyal?

"Sementara turun kumpul orang tidak boleh, lalu kapan calon Bupati menyampaikan visi misi melalui media mana yang mereka gunakan? untuk sosialisasi oke daring itu saya salah satu media tapi jangkauannya sangat terbatas itu akhirnya kita memilih calon calon Bupati ibarat memilih kucing dalam karung. Jangan ngomong di Jawa dari waktu ke waktu kualitas Pemilu mau ditingkatkan sehingga aturan-aturan selalu disesuikan," urai Bupati Soliwoa.

Ia menyatakan bagaimana dengan warga atau pemilih yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit karena Covid-19 apakah petugas tetap lakukan verifikasi terkait syarat dukungan calon independen dan sebagainya.

"Contohnya untuk calon-calon independen, kalau dulu ketentuan sebelum Pemilu yang lalu 10 persen. Sekarang dia sensus, misalnya calon independen dia dapat 15 ribu orang, ya dia harus sensus 15 ribu orang itu. Sekarang pertanyaan saya apabila di Ngada mungkin tidak, tetapi kalau di Jawa ada independen yang didukung oleh masyarakat yang sekarang sudah positif Covid-19, apakah petugas berani pergi verifikasi mereka di Rumah Sakit?," tanya Bupati Soliwoa.

Ia menyatakan Pilkada serentak tahun ini sangat dipaksakan dan dirinya sangat tidak setuju. Apalagi saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19.

"Ini dipaksakan. Saya tidak setuju, karena apa, mau kita utamakan demokrasi atau keselamatan manusia? kalau saya lebih keselamatan manusia," tegasnya.

Ia menyatakan selain dari sisi keselamatan hal yang harus diperhatikan soal anggaran.
Yang jelas anggaran akan bertambah, TPS bertambah, penambahan petugas, biaya honor petugas, Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya.

3 Cara Mengatasi Kesepian dan Pahami Juga Efeknya, Yuk Kepoin !

Nasehat Menyentuh Ruben Onsu untuk Betrand Peto, Suami Sarwendah Minta Onyo Lakukan Hal ini

Kadinkes Manggarai Pantau Posko Perbatasan Manggarai-Mabar di Weri Pateng

Ia juga menyatakan tidak hanya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat keamanan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved