Pemprov NTT Bantah Rampas Tanah Besipae, Simak Penjelasan Sony Libing

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Dr Drs Zeth Sony Libing Msi, angkat suara soal polemik Instalasi Besipae

POS-KUPANG.COM/Gecio Viana
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, DR. Zet Sony Libing, M.Si saat ditemui di Labuan Bajo, Sabtu (18/4/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Dr Drs Zeth Sony Libing Msi, angkat suara soal polemik Instalasi Besipae di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Kabupaten TTS).

Lokasi Instalasi Besipae sendiri mencakup lima desa, yakni Desa Mio, Polo, Oe’ekam, Linamnutu, dan Enoneten. Menurut Sony, tidak ada niat sedikitpun dari Pemprov untuk merampas tanah di Besipae.
"Sebab itu tanah Pemprov yang akan dimaksimalkan kembali untuk kepentingan masyarakat sekitar juga. Pendekatan yang kita lakukan selama ini pun persuasif. Kita tawarkan solusi. Dari relokasi, pembuatan rumah hingga sertifikat tanah. Kita kurang baik apa," kata Sony Libing kepada Pos Kupang, Selasa (26/5) siang.

Luna Maya: Mau Menikah

Ia pun mengajak pihak-pihak yang mempersepsikan pemprov merampas tanah warga untuk turun sendiri ke lokasi. "Biar lihat apa yang sudah kita lakukan. Boleh beropini, tapi sejatinya opini yang berimbang. Kita siap berikan data," imbuhnya.

Secara garis besar, Sony menjelaskan apa saja kebijakan pemerintah untuk kawasan Besipae. Pertama, kawasan Besipae untuk pengembangan ternak sapi, kelor, dan lamtoro teramba sebagai pakan ternak. "Program ini akan melibatkan masyarakat di lima desa termasuk sebagian kelompok masyarakat yang saat ini menolak, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Kapan Kami Dapat BST

Kedua, pemerintah menyediakan lahan 800 meter persegi dengan sertifikat bagi kelompok masyarakat yang mènolak. Ketiga, untuk masyarakat 5 desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan tanah pemerintah, akan diberi sertifikat hak milik.

Keempat, pemerintah telah dan akan membangun rumah sederhana berukuran 6x7 bagi kelompok masyarakat yang saat ini membangun rumah menutupi jalan masuk kantor pemerintah di Besipae.

Sony juga mempertanyakan dasar klaim Tanah Ulayat yang selama ini jadi alasan oknum warga di Besipae. Sementara, tanah tersebut jelas-jelas diserahkan usif kepada pemprov. Tidak hanya itu, warga di 5 desa di sekitar Besipae juga tidak keberatan.

Sony kemudian menceritakan asal muasal tanah tersebut. Pada Tahun 1982 masyarakat Besipae yang terdiri dari lima desa bersama Usif Frans Nabuasa dan Usif Nope pada saat itu menyerahkan tanah seluas 3.780 hektare kepada pemerintah provinsi untuk pengembangan ternak sapi. "Penyerahan hak tanah dari Usif Nabuasa, usif yang menguasai kawasan itu. Raja di situ,” ujarnya.

Dua tahun sebelumnya, yakni Tahun 1980 tepatnya di Februari, Gubernur NTT masa itu, Ben Mboy mengunjungi Australia untuk menyaksikan sistem usaha pengembangan pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Australia Development Assistance Bureau (ADAB) menyanggupi untuk membantu Pemprov NTT terkait pembibitan/pengembangan ternak sapi melalui Proyek Reconnaisance Mission.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved