Salam Pos Kupang

Akurasi Data Penerima Bansos

PEMERINTAH menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Corona ( Covid-19)

Akurasi Data Penerima Bansos
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Corona ( Covid-19). Setidaknya ada delapan jenis Bansos yang disiapkan pemerintahan Presiden Jokowi. Pendistribusian bansos dilakukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Delapan jenis bantuan dimaksud, yaitu Bansos Khusus, Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa, Program Keluarga Harapan ( PKH) dan Kartu Prakerja. Berikutnya, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar, Subsidi Listrik dan Program Padat Karya Tunai. Jenis- jenis bantuan ini sudah mulai disalurkan kepada masyarakat, termasuk warga Provinsi NTT.

Spirit Pemprov NTT di Balik Kawasan Bukit Besipae

Terkecuali Bansos Khusus yang disalurkan untuk masyarakat di Pulau Jawa, warga NTT mendapat tujuh jenis bansos. Namun, setiap keluarga terdampak Covid-19 boleh memperoleh semua bansos. Pemerintah melarang terjadi pendobelan bantuan yang diterima warga.

Bersamaan dengan penyaluran bansos, persoalan muncul berkaitan dengan akurasi data penerima bansos. Terjadi carut marut data penerima bansos hampir di setiap daerah.

60 Pelaku Perjalanan di Reok Barat Dapat Paket Sembako Dari Gugus Tugas Covid-19 Manggarai

Sekedar contoh, di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, ada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua anaknya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kemensos RI.

Kedua anak oknum ASN itu terdaftar sebagai kepala keluarga. Padahal, dua anak tersebut belum berkeluarga, bahkan masih di bawah umur. Hal itu menuai protes keras dari ketua RT dan warga setempat.

Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kepala Desa Kotafoun, Yohanes Maria Vianei Manek diduga memanipulasi tanda tangan warga penerima BLT Dana Desa.

Selain itu, Yohanes memasukkan nama-nama aparat desa sebagai penerima BLT Dana Desa. Merasa kecewa, warga mempolisikan Kades Yohanes ke Polsek Biboki Anleu Polres TTU.

Munculnya berbagai kasus terkait data penerima bansos, membuat berbagai pihak menyoroti proses pendataan yang dilakukan pemerintah. Sebab, tidak sedikit warga yang mampu justru menerima bantuan. Sementara yang benar-benar membutuhkan bantuan terlewat.

Disinyalir petugas yang bekerja pendataan bekerja tidak profesional. Namun tidak elok jika saat ini kita mempersoalkan pendataan. Jika data digugat makan berimpilikasi penyaluran bantuan tersendat. Sementara, saat ini warga sangat membutuhkan bantuan.

Pada tataran ini kita berharap warga yang merasa mampu menolak bantuan apabila mengetahui namanya dipanggil. Dengan begitu, bantuan dialihkan penyalurannya kepada warga yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan.

Kita berharap, di tengah pandemi Corona ada kejujuran warga. Dengan sikap jujur, kita telah membantu pemerintah mengurai persoalan pendataan penerima bansos yang selama ini kerap terjadi. Ke depannya, pemerintah lebih memperhatikan akurasi data penerima bantuan sosial. *

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved