Opini Pos Kupang

Penyelesaian Klaim Kepemilikan Besipae

Klaim kepemilikan wilayah Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS belum menuai kesepakatan

Penyelesaian Klaim Kepemilikan Besipae
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh: Paul Ama Tukan (Anggota KMK-L, tinggal di Wisma Mikhael Ledalero-Maumere)

POS-KUPANG.COM - Klaim kepemilikan wilayah Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Kabupaten TTS) belum menuai kesepakatan. Sebagaimana diberitakan pos-kupang.com(12/2/2020) warga menuntut agar sertifikat hak pakai Pemprov dicabut dan dilakukan pemetaan ulang kepemilikan tanah tersebut.

Pemprov NTT masih bersikeras mengambil wilayah itu dan berencana merelokasi warga Besipae dari wilayah pemukiman mereka. Upaya pengambilan lahan ini pun akan berlanjut pada pengosongan lahan oleh Pemprov NTT dan selanjutnya akan digunakan sebagai "pusat pengembangan peternakan, pembibitan sapi wagio dan sebagai pusat pakan ternak" (fakta-tts.com10/2/2020).

Dilema Pembangunan

Dilema besar tentu menghantam figur kekuasaan tatkala strategi pembangunan dan upaya konstruktif justru meluruhkan air mata segenap rakyat akar rumput dan membekaskan suatu trauma tragis. Dilema itu, justru perlu direfleksikan, selanjutnya penting menjadi "antithesis" di hadapan "cita-cita besar" kekuasaan memajukan kehidupan masyarakat NTT. Namun, mungkinkah kekuasaan mendengar jeritan aspirasi itu, kalau tidak mau dikatakan sebagai kekuasaan yang "masa bodoh"?

Hari Ini Empat Pulau di NTT Berpotensi Angin Kencang

Dilema pembangunan juga ditunjukan, misalnya upaya pengembangan budidaya kelor di tengah bergelimangnya aksi protes dan aspirasi penolakan atas lahan kontrakan Pemprov NTT tersebut.

Ada hal yang lebih urgen ketika dilema ini kembali diletakkan pada porsi demokrasi yang kekuasaan sepenuhnya berkiblat pada kepentingan rakyat. Dimensi demokrasi sangat tidak diharapkan "runtuh" di hadapan nafsu kekuasaan yang penuh idealisme itu. Maka urgensi apa yang sebenarnya perlu dipertanggungjawabkan seperti halnya pembangunan budidaya kelor berhadapan dengan aksi protes warga Besipae ini? Demikian, dilema pembangunan itu harus dipikirkan lebih lanjut dan menjadi "sengat" bagi Pemprov NTT.

Kecacatan Demokrasi Prosedural?

Pertama, aksi protes warga ini bukan tanpa maksud. Sebagai makhluk yang hidup dengan adat istiadat yang kental, warga Besipae barangkali tidak "rela" untuk menyerahkan wilayah itu demi cita-cita pembangunan pemerintah dalam hal ini Pemprov NTT, kendati dengan segala alasan rasional dan estimasi yang menggiurkan, segala ideal itu semacam tidak bisa dibantah secara tuntas.

Sepekan, 2.630 Pelaku Perjalanan Melintas di Posko Perbatasan Weri Pateng Manggarai

Deretan sejarah yang membentuk kehidupan panjang itu sudah menjadi harga diri mereka. Merampas tanah itu atas nama pembangunan adalah suatu upaya dehumanisasi, berikut menggusur harga diri mereka sebagai manusia. Dengan demikian, aksi protes yang ekstrim terhadap gubernur adalah aksi menyuarakan eksistensi, bahwa mereka telah melahirkan sekian banyak kehidupan di atas tanah itu.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved