Terkait Penyaluran Anggaran BLT, Ini Seruan Komunitas Hingalamamengi Malang

Komunitas Mahasiswa Hingalamamengi Malang menyerukan kebijakan publik, sinkronisasi kebijakan anggaran penyaluran anggaran BLT

POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
Komunitas Mahasiswa Hingalamamengi Malang 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Komunitas Mahasiswa Hingalamamengi Malang menyerukan kebijakan publik, sinkronisasi kebijakan anggaran dan mekanisme penyaluran anggaran BLT.

Seruan moral ini merupakan kesimpulan dari Diskusi Online NGOBDES, Ngobrol Desa, Dengan Tema: Apakabar BLT pada Jumat (22/5/2020)

Dari keterangan tertulis yang diterima POS- KUPANG.COM, Ruslan Boyang Raba (Aland) menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan anggaran BLT Covid-19.

Bawang Merah di Waingapu Rp 50.000 Per Kg

Potensi korupsi antara lain saat mengelontantarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.

Apalagi bantuan langsung tunai ( BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD).

Kades Hikong dan Warga Tutup Jalan Maumere-Larantuka, Ini Pemicunya

Diundangkan juga dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

"Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat Oleh Karena Itu Harus Ada Sinkronisasi Kebijakan Anggaran, Mekanisme Penyaluran Anggaran BLT Serta Lemanya Layanan publik kepada Masyarakat," sebutnya.

Dia mengimbau mahasiswa dan pemuda desa untuk mengawal terus kebijakan publik pemerintah desa," katanya.

Salah Satu Peserta Diskusi Online Komahi-Malang mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).

Dalam Diskusi Online Tersebut Salah Satu Pembicara Ermas Wati Lama Dike, pun merekomendasikan agar pemerintah Desa wajib membuat item khusus untuk anggaran APBDES 1 miliar dan anggaran dana itu dipangkas 30% untuk BLT, jadi hanya 300juta.

Sementara jumlah penerima 228 KK Dengan Per KK Rp.600.000 untuk 3 bulan. "Itu saja melebihi 30%," ungkapnya.

Agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala Dan tidak ada pembekakan Anggaran , pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved