News

Tak Patut Dicontohi, Jadi Pendamping Desa Malah Kuras Rp 10 Juta Uang PKH Warga TTS, Begini Caranya

Uang PKH senilai Rp 10 juta lebih milik Yusmina Abanat akhirnya dikembalikan Yat pasca kasus tersebut terkuak ke media.

Shutterstock
Ilustrasi korupsi. 

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Pengaduan warga Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, terkait aksi nakal pendamping PKH Desa Kolbano, Yat Taopan, kepada Maksi Lian, anggota DPRD TTS, berbuah manis.

Uang PKH senilai Rp 10 juta lebih milik Yusmina Abanat akhirnya dikembalikan Yat pasca kasus tersebut terkuak ke media.

Uang PKH jatah Yusmina sejak tahun 2019 'dikuras' Yat secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban. Kepada Yusmina, Yat mengaku, jika Yusmina sudah tidak lagi menerima uang PKH.

Namun kartu ATM milik Yusmina justru dikantongi Yat.
Namun, anehnya, setiap kali uang PKH hendak cair nama Yusmina selalu ada dalam daftar. Namun Yusmina tak pernah menerima uang PKH sepeser pun.

Saat dicek rekening koran tabung Yusmina ternyata selama ini uang PKH Yusmina ditransfer rutin oleh pemerintah, namun diambil oleh Yat menggunakan ATM Yusmina.

"Sudah pak, minggu lalu Yat sudah datang kembalikan uang PKH hak Yusmina senilai Rp 10 juta lebih di rumah saya. Dia sudah minta maaf dan mengakui semua perbuatannya. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi," ujar Maksi Lian, anggota DPRD TTS dari Fraksi Demokrat, kepada Pos Kupang, Senin (18/5) malam.

Menyoal uang Rp 10 ribu per PKH yang diduga dipotong Yat setiap kali pencairan, Maksi Lian mengatakan, uang tersebut belum dikembalikan. Namun Yat berjanji akan mengembalikan uang tersebut. "Dia (Yat) baru kasih kembali uang PKH milik Yusmina saja. Kalau yang dia potong Rp 10 ribu per penerima, belum," terang Maksi.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial TTS, Nikson Nomleni, juga membenarkan jika pendamping PKH Desa Kolbano, Yat Taopan, sudah mengembalikan uang PKH yang ditilepnya.

Nikson mengaku sangat menyesalkan kasus tersebut. Besok (Selasa 19/5, Red), diakui Nikson, tim dari Dinas Sosial akan turun ke Desa Kolbano guna melakukan klarifikasi lapangan.

Dari hasil klarifikasi lapangan barulah dirinya akan memutuskan sanksi yang tepat untuk Yat.

"Kita sudah panggil yang bersangkutan guna melakukan klarifikasi. Yang bersangkutan sudah kembalikan uangnya. Namun kita akan tetap melakukan klarifikasi lapangan sebelum memutuskan sanksi untuk Yat," tegas Nikson

Diberitakan sebelumnya, Penerima PKH di Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, mengadu kepada anggota DPRD TTS, Maksi Lian, terkait dugaan pemotongan uang PKH oleh pendamping PKH Desa Kolbano, Yat Taopan.

Setiap kali masyarakat hendak mencairkan uang PKH, oleh Yat Taopan, penerima diwajibkan untuk menandatangani sebuah daftar dan membayar Rp 10.000.

Praktik ini menurut beberapa masyarakat sudah berlangsung lama. Namun masyarakat tak bisa berbuat apa-apa karena takut dimarahi sang pendamping PKH. *

Penulis: Dion Kota
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved