Ketua BPD Adukan Kades Olais Ke DPRD TTS, Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

Dominggus Tenis ketua BPD Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu mengadukan Kepala Desa Olais, Josifus Nufeto ke DPRD TTS

POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Dominggus Tenis ketua BPD Desa Olais (kiri), Kecamatan Kuanfatu sedang berbincang dengan Melianus Bana, Anggota DPRD Kabupaten TTS (kanan) 

POS-KUPANG.COM | SOE - Dominggus Tenis ketua BPD Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu mengadukan Kepala Desa Olais, Josifus Nufeto ke DPRD TTS atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang mengakibatkan program kegiatan tahun 2018 dan 2019 sebagian belum tuntas. Namun anehnya menurut Dominggus, SPJ tahun 2018 dan 2019 sudah 100 persen.

Oleh sebab itu, dirinya berharap komisi 1 DPRD TTS bisa melakukan sidak lapangan ke Desa Olais guna melihat langsung persoalan yang ada di lapangan.

MUI Sumba Timur Berharap Umat Muslim Patuhi Imbauan Pemerintah Sholat Ied di Rumah

" Aneh pak, SPJ tahun 2018 bisa tuntas padahal program kegiatan fisik dan pemberdayaan ada yang belum selesai hingga saat ini. Saya kasih contoh, program pekerjaan jalan rabat beton sepanjang 575 meter masih mengalami kekurangan 31 meter hingga saat ini. Belum lagi program pemberdayaan pengadaan anak babi sebanyak 20 ekor yang hingga kini tidak direalisasikan. ada juga dana penyertaan modal Bumdes senilai 89 juta yang justru dinikmati Kades Josifus dan hingga kini belum dikembalikan," keluhnya.

Tak hanya 2018, pengelolaan dana desa tahun 2019 kembali menuai masalah. Program bantuan pembangunan 20 unit rumah senilai 300 juta hingga kini belum tuntas seluruhnya.

Di Tengah Pandemi Corona, Warga Ende Serbu Toko Pakaian dan Bahan Pokok untuk Lebaran

Hanya tiga rumah yang sudah tuntas dibangun sedangkan sisanya belum mangkrak akibat kekurangan bahan bangunan. Pembangunan Posyandu senilai 114 juta hingga kini belum tuntas sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

Selain itu, Bumdes yang diketuai Olvin Nufetu,
anak kandung Kades Olais juga belum mempertanggungjawabkan keuangan Bumdes hasil dari pengelolaan sewa kursi dan tenda.

"Kami minta agar untuk sementara waktu Kades Josifus diberhentikan sementara guna menyelesaikan tunggakan pekerjaan tahun 2018 dan 2019. Pasalnya, akibat pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan carut marut masyarakat kecil yang dirugikan," pintanya.

Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi PKB, Melianus Bana yang sempat berbincang dengan Dominggus pada Rabu (20/5/2020) malam mengatakan, persoalan pengelolaan dana desa dimana SPJ tuntas tetapi fisik atau program dan pemberdayaan belum selesai banyak terjadi di daerah tersebut.

Oleh sebab itu, kedepan Pemda perlu merancang suatu program kegiatan guna mengawasi pelaksanaan fisik maupun pemberdayaan di desa.

Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Masalah seperti yang dialami desa Olais ini sebenarnya banyak juga terjadi di desa lain hanya belum ada pengaduan saja. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui BPMD perlu melakukan peningkatan pengawasan pelaksanaan program kegiatan dana desa," pintanya.

Kepala Desa Olais, Josifus Nufeto yang dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Kamis (21/5/2020) melalui sambungan telepon belum menjawab.

Saat dihubungi melalui panggil telepon belum bisa tersambung. Pesan SMS pun belum dijawab. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved