5.000 Paket Bantuan Presiden Siap Dibagi untuk Warga Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bantuan Presiden berupa 5.000 paket sembako telah siap didistribusikan bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Kupang. Penyerahterimaan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Taufan Akib kepada Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore di Gudang Bulog Alak, Senin (18/5/2020).

Paket Bantuan Presiden tersebut terdiri atas beras premium 10 kilogram, gula pasir, teh kotak, dan minyak goreng. Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengakui bahwa Pemkot Kupang sangat berhati-hati dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pendistribusian bantuan, semua nama penerima bantuan harus ditempel di papan pengumuman kelurahan. "Lurah memiliki tanggung jawab untuk memastikan saudara-saudaranya yang terdampak Covid-19 ditolong semuanya," kata Jefri kepada wartawan, Senin (18/5/2020).

• Pemda TTS Siapkan Lahan Pemakaman Untuk Korban Corona

Selanjutnya Jefri menjelaskan, 5.000 paket sembako presiden ini akan diberikan bagi mahasiswa-mahasiswa rantau dan warga lain yang telah terdaftar dalam daftar penerima bantuan presiden. Bantuan tersebut akan langsung dibagikan terhitung sejak hari Senin (18/5/2020). "Kami beri surat ke mereka (penerima) dan mereka bisa ambil setiap saat, tidak perlu antri," terang Jefri.

Jefri juga menambahkan, bantuan sembako presiden merupakan salah satu bantuan yang akan diberikan bagi warga Kota Kupang. Beberapa bantuan lain diantaranya yakni bantuan provinsi dan bantuan dinas sosial. "Mohon bersabar. Semua masyarakat akan dipenuhi kebutuhannya; mereka mencatat dan dicatat oleh Lurah. Tolong daftarkan diri apabila belum mendaftarkan diri di kelurahan, kecamatan, dinas sosial, atau website Pemkot Kupang," tegas Jefri.

• Warga Mengaku Tidak Tahu Soal Bansos, Begini Tanggapan Lurah Kayu Putih

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang Padron Paulus yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/5/2020) mengungkapkan, bantuan presiden tersebut merupakan kewenangan Pemkot Kupang. Namun, sebagai wakil rakyat ia berharap pemerintah lebih jernih dalam menentukan penerima bantuan. "Jangan sampai ada pendobelan; yang tidak berhak malah dapat. Karena saya barusan dapat telpon beberapa pembagian beras yang diserahkan oleh pak wali dan ibu, hanya beberapa RT yang dapat, sedangkan lainnya tidak. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mendata orang yang berhak mendapatkannya," terang Padron.

Padron menerangkan, keluhan yang sama juga terjadi di beberapa wilayah di Kota Kupang. Sehingga, ia berharap lurah melakukan pendataan dengan baik, diantaranya menggunakan RT dan RW yang melakukan pendataan karena langsung mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak dan benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. "Jangan sampai ada muatan lain dalam pembagian beras ini. Itu yang kami dorong agar pemerintah bekerja maksimal karena ini masalah kemanusian. Sehingga, jangan pakai masalah kemanusiaan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu," tegas Padron. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)