Polda NTT Perketat Pengawasan terhadap Orang Mudik

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan mudik tahun 2020.

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin saat memberi bantuan kepada nelayan di Sulamu, Kabupaten Kupang pada Jumat (8/5/2020) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan mudik tahun 2020.

Sesuai dengan kebijakan nasional untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Corona, pemerintah pusat melarang pelaksanaan mudik lebaran tahun 2020. 

Pemerintah Provinsi NTT, melalui juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi, Ardu Jelamu Marius pada kesempatan jumpa media juga meminta aparat keamanan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan mudik baik keluar maupun kedalam wilayah NTT.

Terkait hal itu, Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin kepada wartawan menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan operasi Ketupat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan termasuk pengawasan mudik selama bulan Ramadhan. Bekerjasama dengan pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu gerbang masuk dan keluar wilayah, kepolisian menempatkan posko operasi.

Alumni SMA Negeri 1 Kupang Bagi 500 Paket Sembako untuk Warga Kota Kupang

"Implementasinya kita tempatkan posko, kita juga sedang melaksanakan operasi bulan ramadhan, bekerjasama dengan pelabuhan dan bandara. Anggota kita standby untuk mencegah mudik dalam rangka lebaran," ujar Kapolda Hamidin di Sulamu, Jumat (8/5)

Namun demikian, ia mengaku konsentrasi polisi akan dimaksimalkan untuk pengawasan para pekerja migran yang akan pulang ke NTT.

"Konsentrasinya nanti pada saat pekerja migran yang dari luar balik ke NTT," tambahnya.

Pasalnya, meskipun mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik tahun 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri nomor 25 tahun 2020 per Kamis 7 Mei 2020 tentang syarat orang diperbolehkan mudik.

Syarat tersebut antara lain, orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, hinga percepatan penanganan Covid-19.

Berikutnya, pasien yang membutuhkan penanganan medis, masyarakat dengan kepentingan mendesak untuk pulang kampung misalnya kondisi orang tua yang sakit atau keperluan menikah.

Terakhir, pemerintah juga memperbolehkan pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri untuk pulang ke daerah asal. Namun, masyarakat yang diperbolehkan pulang kampung, perlu melampirkan beberapa persyaratan seperti, surat tugas bagi masyarakat yang bepergian dengan tujuan bisnis. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved