Virus Corona

Anies Baswedan Tanggapi Sri Mulyani, Singgung Rapat Presiden Jokowi Soal Bansos Corona

Tayang: Jumat, 8 Mei 2020 23:16 WITA

Editor: Hasyim Ashari

lihat foto

Twitter/TV One

Anies Baswedan

Baca Selanjutnya:

Soal Ujian Sekolah dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 222, Think About The Phrases

Anies Baswedan Tanggapi Sri Mulyani, Singgung Rapat Presiden Jokowi Soal Bansos Corona

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati soal DKI Jakarta yang sudah tidak punya uang untuk bantuan sosial hadapi Pandemi Corona.

Gubernur Anies Baswedan mengemukakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial ( bansos) kepada warga terdampak wabah Covid-19 di Jakarta sejak 9 April lalu.

Pembagian bansos itu dilakukan sebelum bansos dari pemerintah pusat turun.

Anies menyatakan, bansos dalam bentuk paket sembako dibagikan kepada warga miskin dan rentan miskin sehari sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jakarta.

"Pemerintah pusat baru akan mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Sehingga, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial," ucap Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Anies menjelaskan itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bansos kepada warga terdampak virus corona (Covid-19).

Anies mengatakan, pemberian bansos tersebut untuk mengisi kekosongan sebelum adanya distribusi bansos dari pemerintah pusat.

"Kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," kata dia.

Ia lalu menyebutkan sejumlah langkah pelaksanaan distribusi bansos.

Pada 30 Maret 2020, Anies melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang membahas angka penerima bantuan, yakni 1,1 juta orang (dari data yang sudah biasa diberikan bantuan oleh Pemprov) dan 2,6 juta jiwa sebagai penerima tambahan.

Jadi, total penerima bansos di Jakarta akan ada 3,7 juta jiwa.

Pada 2 April 2020, rapat koordinasi antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta membahas satuan penerima bansos menyepakati bahwa satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa, tetapi menggunakan satuan kepala keluarga (KK) agar pendistribusian yang lebih efisien dan karena bisa saja satu keluarga terdiri dari beberapa individu penerima bantuan.

"Sejak saat itu, sudah tidak ada lagi pembahasan dengan mengggunakan satuan orang, semua pembahasan adalah berbasis satuan KK," kata Anies.

Pada 7 April 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos.

Pada tanggal yang sama, Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta (Gubernur, Pangam, Kapolda, Pangkoarmada 1, Pakoops AU, Danlantamal, Kajati, Kabinda, Kasurgab 1) mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB, yaitu 10 April 2020.

Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusian bansos dimulai pada 9 April, sehari sebelum PSBB.

"Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri, pada tanggal 9 April yang dihadiri oleh Mensos dan Menko PMK, kami melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada tanggal 10 April yang akan didahului oleh distribusi bansos ada tanggal 9 April sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan PSBB," lanjut Anies.

Dari 9 April hingga 25 April 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos untuk 1.194.633 KK di DKI Jakarta.

Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu minggu.

Anies menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW.

Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

* Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak virus corona (Covid-19).

Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos. Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia

* Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuai polemik.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.

Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.

Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.