BI Saran Optimalkan Non Tunai Untuk Pembelian, Cegah Covid-19

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan agar masyarakat bisa mengoptimalkan alat pembayaran non tunai untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.

"Bijak bertransaksi untuk mencegah Covid-19," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam materi disampaikan dari Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (31/3) dalam WhatsApp (WA) Group.

Dalam rilisnya, Nyoman Ariawan mengatakan, dari sisi non tunai, BI dan industri melakukan upaya meningkatkan transaksi nontunai.

"Penggunaan non tunai menggunakan uang elektronik, mobile banking, internet banking dan QRIS untuk mendukung work from home (WFH) dan social distance. Termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR QRIS sebesar 0 persen yang berlaku hingga 30 September 2020. BI turut mendukung program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui gerakan non tunai," ujarnya.

• Kebijakan Presiden Jokowi: 24 Juta Pelanggan Bebas Bayar Listrik, Simak Penjelasan & Tanggapan Warga

Selanjutnya di sistem pembayaran, KPw BI NTT dan perbankan menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non tunai

Dijelaskan, agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman maka BI menetapkan tiga langkah kebijakan meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui uang Rupiah.

Pertama, pengaturan setoran uang yang diterima dari perbankan atau Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yakni karantina uang selama 14 hari, penyemprotan disinfektan dan pengolahan atau distribusi kembali kepada masyarakat.

Kedua, penguatan higienitas sumber daya manusia dan perangkat pengolahan uang Rupiah.

• Rahasia Melawan Virus Corona, Empat Pasien Sembuh Ini Cerita Pengalamannya Mengalahkan Covid-19

Ketiga, koordinasi dengan perbankan atau PJPUR untuk menerapkan langkah-langkah pengolahan uang rupiah dengan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

"BI memastikan bahwa uang Rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang Rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran Covid-19. BI bekerjasama dengan perbankan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan uang tunai dilakukan secara front loading. Perlu diketahui bahwa ketersediaan uang tunai mencapai enam bulan untuk kebutuhan uang beredar," ujarnya.

Selain itu juga, saran Nyoman, masyarakat sebaiknya mencuci tangan atau menggunakan cairan desinfektan setelah transaksi menggunakan uang rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi Lebih Rendah

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Nyoman Ariawan mengatakan, prakiraaan pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang 2020 masih positif meskipun lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

"BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 pada kisaran 5,02 persen hingga 5,42 persen (year on year/yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan prakiraaan sebelunya pada kisaran 5,20 persen," ungkapnya.

Inflasi sepanjang 2020 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi 2019.

"Inflasi diprakirakan 2,40 persen hingga 2,80 persen (yoy), tidak berubah dibanding prakiraan sebelumnya karena pola permintaan yang masih terjaga dan ketersediaan pasokan sekelompok makanan," jelasnya

Mengenai stabilitas sistem keuangan, Nyoman menegaskan, masih terjaga, kredit perbankan pada Februari 2020 masih tumbuh sebesar 11,39 persen dan rasio Non Performing Loan (NPL) (gross) sebesar 2,14 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPKI pada bulan yang sama tumbuh sebesar 13,89 persen yoy. Dampak Covid-19 pada stabilitas sistem keuangan khususnya potensi pertumbuhan kredit yang melambat diperkirakan terlihat mulai triwulan kedua 2020

KPw BI Provinsi NTT secara berkelanjutan tetap berkoordinasi dengan OJK dan perbankan untuk meredam dampak negatif Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan khususnya risiko NPK dari sisi kredit kepada UMKM dan sektor rumah tangga. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello)