Pilkada serentak 2020

Awasi Petahana Jika Anggaran Pilkada Untuk Covid-19

Pengalihan anggaran Pilkada 2020 ke penanganan Covid-19 harus diawasi agar tidak menjadi peluang dimanfaatkan petahana.

Awasi Petahana Jika Anggaran Pilkada Untuk Covid-19
kompas.com
Pilkada serentak 2020 ditunda

POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat ( JPPUR), Alwan Ola Riantoby, mengatakan pengalihan anggaran Pilkada 2020 ke penanganan Covid-19 harus diawasi agar tidak menjadi peluang dimanfaatkan petahana.

Alwan Ola Riantoby saat diskusi pengawasan Pilkada 2020 lewat daring, di Jakarta, Selasa (31/3), mengatakan, anggaran tersebut harus benar-banar sampai ke masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Total anggaran ada sisa Rp9 triliun yang kemudian harus diserahkan ke kepala daerah, saya kira penting untuk dipantau dan diawasi, jangan sampai dimensi kemanusiaan kemudian digeser dimensi-dimensi kepentingan-kepentingan petahana," kata dia.

DPR: Dana Pilkada Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19

Masyarakat bersama tim gugus tugas dan instansi terkait lainnya dinilai perlu mengawasi secara ketat agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh kepala daerah sebagai biaya penanganan wabah.

Kemudian, pengawasan tidak dapat diserahkan kepada Bawaslu semata karena dengan ditundanya tahapan pilkada artinya proses-proses pengawasan secara aturan juga ikut tertunda.

TERBARU Fakta Pasien Corona Kabur dari RSUP Persahabatan, Kabur Dibantu Keluarga, Ini Alasannya

Sementara pada masa penundaan tersebut dan kondisi penanganan wabah seperti ini bisa saja menjadi peluang calon kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politis.

"Oleh karena itu perlu pengawasan bagi kepala daerah dari berbagai pihak, dan juga perlu meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih jeli dalam proses pemantauan," katanya.

Keringanan Biaya Listrik Bagi Pelanggan 450 dan 900 VA Dirasa Sangat Membantu

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin mengatakan dengan terhentinya tahapan Pilkada 2020 juga membuat kerja-kerja pengawasan ini juga ikut mengalami jeda.

"Karena situasinya tahapan sudah berhenti, tidak mungkin kita melarang (kemungkinan pelanggaran kampanye seperti pencitraan) atas dasar tahapan, sebab tahapannya sedang berhenti," ujarnya.

Bawaslu: Pilkada 2020 Ditunda Hingga Tahun Depan

KPU pada 21 Maret 2020 lalu sudah menerbitkan surat edaran penundaan tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ruang lingkup penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. (*)

Editor: Apolonia Matilde
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved