Soal Lockdown Cegah Covid-19, Pemkab Lembata Harus Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat

Soal Lockdown Cegah Covid-19, Pemkab Lembata Harus Berkoordinasi Dengan Pemerintah Pusat

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA--Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday meminta Sekda Paskalis Ola Tapobali untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemprov NTT dan pemerintah pusat perihal Kabupten Lembata yang akan menerapkan lockdown (kunci sementara wilayah) secara terbatas dari tanggal 1-15 April 2020.

Pemkab Lembata juga akan menyurati PT Pelni dan ASDP untuk menghentikan pelayaran dari dan ke Lembata dalam jangka waktu dua minggu ke depan. Kapal-kapal pelayaran dari Adonara, Solor, Larantuka juga kemungkinan akan dilarang masuk Lembata.

Hal ini disampaikannya Wabup Langoday saat menggelar rapat terbatas bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lembata di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Jumat (27/3/2020).

Wabup Langoday menuturkan Kabupaten Lembata akan memberlakukan lockdown secara terbatas dengan melarang kapal-kapal penumpang masuk ke Lembata untuk sementara. Sementara itu, kapal-kapal barang masih diizinkan masuk ke Lembata dengan syarat pemeriksaan dan pengawasan kesehatan yang ketat terhadap kapten kapal dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK).

Kebijakan lockdown terbatas ini, lanjutnya, merupakan langkah yang perlu diambil guna menghindari masuknya virus corona ke Lembata.

"Kita jaga supaya jangan ada anak Lewotana yang tertular corona," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Lewoleba Bambang Arifin Atu menyebutkan kebijakan lockdown bisa dilakukan secara terbatas hanya untuk kapal penumpang sedangkan kapal kargo masih bisa buang sauh di Lembata dengan pengawasan yang ketat karena menurutnya Kabupaten Lembata bukan daerah surplus.

"Kalau total lockdown nanti kita kekurangan obat-obatan dan makanan," tambahnya.

Oleh karena itu, Bambang menjelaskan langkah yang perlu diambil Pemkab Lembata ialah segera bersurat ke PT Pelni dan PT ASDP untuk menghentikan sementara pelayaran dari dan ke Lembata. Tujuannya agar tidak terjadi perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Kapal-kapal lokal, lanjutnya, juga harus dibatasi karena arus penumpang dari mana saja bisa melalui kapal-kapal lokal itu.

Kapolres Lembata AKBP Janes Simamora menyebutkan kebijakan lockdown bukan masalah mudah untuk diputuskan karena pemerintah daerah harus berkooridinasi dengan pemerintah pusat dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi di daerah.

"Makanya yang kami harapkan ada sinergitas antara polisi, satgas dan pemda," imbuhnya.

Kepala Bandara Wunopito Lewoleba, M Syaiful menambahkan pihak Trans Nusa, satu-satunya armada penerbangan yang masuk ke Lembata, secara internal sudah menyatakan pembatalan penerbangan mulai 1-15 April mengingat pentingnya pencegahan Covid-19.

Namun demikian, dia menyampaikan atas alasan operasional dan komersial pihak Trans Nusa juga sudah membatalkan penerbangan ke beberapa wilayah di NTT termasuk Lembata mulai tanggal 29 Maret-15 April 2020.

Namun, lanjutnya, Dirjen Perhubungan Udara sudah menyatakan kalau tidak ada status penutupan bandara secara total. Bandara tetap dibuka untuk penerbangan kargo atau pendaratan darurat.

Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali menyatakan pemerintah daerah telah secara resmi bersurat kepada Gubernur NTT untuk kemudian diteruskan kepada presiden perihal keputusan kebijakan local lockdown di Lembata sekalipun secara terbatas.