Covid-19, DJP Berikan Relaksasi Kebijakan Perpajakan

Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19).

Covid-19, DJP Berikan Relaksasi Kebijakan Perpajakan
POS-KUPANG.COM/Adiana Ahmad
Kepala KPP Pratama Kupang, Moch.Luqman Hakim 

Covid-19, DJP Berikan Relaksasi Kebijakan Perpajakan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19).

Kebijakan tersebut tertuang dalam KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 20 Maret 2020.

Kebijakan dirilis dengan melihat berbagai pertimbangan, salah satunya adalah terkait keringanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian kebijakan perpajakan ini dimaksudkan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19.

Keringanan yang dimaksud adalah berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Selanjutnya berupa pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, laporan penempatan harta tambahan, permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua.

Dirjen Pajak menetapkan keadaan kahar (force majeur) sebagai akibat penyebaran virus Corona sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona ditetapkan sejak 28 Januari 2020 hingga 29 Mei 2020.

Kepala KPP Pratama Kupang, Moch. Luqman Hakim, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (26/3/2020), menjelaskan ada empat relaksasi kebijakan yang diberikan oleh kantor pajak.

Pertama, penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT tahunan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi sampai dengan 30 April 2020. Seperti diketahui, sesuai ketentuan batas akhir sebenarnya jatuh pada 31 Maret 2020.

Luqman menyatakan bahwa penghapusan sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT tahunan PPh) orang pribadi tahun pajak 2019 dan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019. Kedua hal tersebut dilaksanakan paling lambat 30 April 2020.

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjadi peserta amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan – realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan atau penempatan harta tambahan – dapat melaporkannya paling lambat 30 April 2020.

Halaman
12
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved