Pemprov NTT Kaji Rencana Penutupan Penerbangan dan Pelayaran di NTT
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih mengkaji penerbangan dan pelayaran dari dan ke Kupang.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
Pemprov NTT Kaji Rencana Penutupan Penerbangan dan Pelayaran di NTT
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih mengkaji penerbangan dan pelayaran dari dan ke Kupang. Upaya ini merupakan salah satu cara pencegahan virus Corona Disease (Covid-19).
Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si saat jumpa pers di depan pelataran Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Minggu (22/3/2020).
Hadir pada jumpa pers ini, Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dr. drg. Domi Mere, M.Kes,GM Angkasa Pura I El Tari Kupang, Barata, Kepala KKP Kupang, Putu Sudarma, Sekretaris Dinas Kesehatan NTT, David Mandala, S.Kep, Ns, M.Kes, dan para kabid yang masuk dalam gugus tugas pencegahan Covid -19.
Menurut Marius, adanya berbagai masukan dan saran dari sejumlah pihak termasuk dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Provinsi NTT.
PDUI meminta agar Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menutup jalur penerbangan dan pelayaran dari dan ke Kupang dan sejumlah bandara serta pelabuhan lainnya di Provinsi NTT.
"Ini sebagai bentuk perhatian dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah. Tentu pemerintah mengkaji dari berbagai aspek.
“Barang dan jasa ke Provinsi NTT, kita harapkan tetap berjalan. Mengingat NTT sangat bergantung pada wilayah lain di luar NTT. Misalnya sembako dan sebagainya. Juga memang salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah mungkin membatasi penerbangan,” kata Marius.
Dijelaskan, Pemprov NTT harus bijak dalam menyikapi berbagai masukan, usul dan saran dari berbagai pihak terkait penanganan Covid-19 di Provinsi NTT.
“Tetapi ketika kita menyelesaikan itu tentu dampak yang lain akan muncul. Karena khusus untuk NTT, kita membutuhkan sarana prasarana kesehatan, membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitas obat-obatan dan sebagainya; yang harus cepat didistribusi dari luar ke NTT, termasuk ketika kita mengirim sampel darah pasien ke Laboratorium Litbang Kementerian Kesehatan RI ," katanya.
Dikatakan, jalur-jalur kapal yang masuk ke NTT tentu tetap dibuka dan dalam pengawasan ketat. Karena memang kebutuhan masyarakat NTT 60 – 70 persen masih berasal dari luar. Kita belum mandiri secara ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan itu seperti gula, beras dan sebagainya,” ujarnya.
Marius mengatakan, pemerintah akan mengkaji hasil pemikiran dari para pengamat, para dokter tetapi juga perlu menjelaskan secara keseluruhan agar dapat dipahami oleh publik. “Jadi kita tidak melihat dari satu variabel saja tetapi banyak variabel dan akan dianalisis lalu dari hasil analisis tersebut kita membuat dan memutuskan sebuah kebijakan. Tentu maksudnya baik tetapi kita juga menganalisis dari berbagai variabel yang lain,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka, S.T, M.M saat jumpa pers dengan wartawan di halaman depan Kantor Dinas Kesehatan NTT, Minggu (22/3/2020) mengatakan, pemerintah tentu tidak serta merta menutup penerbangan,karena itu perlu ada kajian dan diskusi dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder.
Menurut Isyak, dirinya juga mengetahui adanya permintaan penutupan penerbangan dari media. “Hari-hari terakhir ini di media kita baca paling tidak ada permintaan untuk menghentika penerbangan yang diminta oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia Terkait penutupan ini tentu tidak serta merta," kata Isyak.
Dijelaskan, untuk sementara memang Orang dengan Pemantauan (ODP) terbanyak itu masuk atau berasal dari Denpasar, berdasarkan data itu, pihaknya akan mencari solusi dan diskusikan secara baik dengan semua stakeholder.
"Misalnya kita melarang penumpang dari kota-kota yang masuk ke NTT. Misalnya dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar. Masuknya kemana Bandara El Tari, Tambolaka, Bandara Komodo, dan Frans Seda. Itu tidak bisa serta merta kita tutup sehingga dipikirkan solusinya," ujar Isyak.