Pilkada serentak 2020

Bawaslu NTT Awasi Penundaan Tahapan Pilkada

awaslu NTT meminta Bawaslu di sembilan kabupaten agar mengawasi penundaan tahapan pilkada di daerah masing-masing.

Bawaslu NTT Awasi Penundaan Tahapan Pilkada
Dokumentasi pos kupang
Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bawaslu NTT meminta Bawaslu di sembilan kabupaten agar mengawasi penundaan tahapan pilkada di daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu NTT, Jemris Fointuna Minggu (22/3).

Menurut Jemris, KPU RI telah mengeluarkan keputusan KPU No :179/PL.
2-Kpt/ 01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pilkada dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease/Covid -19. Selain itu juga surat edaran KPU RI No: 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

KPU Terbitkan SK Penundaan Tahapan Pilkada

"Karena itu, kami minta agar Bawaslu di sembilan kabupaten mempedomaninya dan mengawasi secara ketat," kata Jemris.

Dia mengatakan, penundaan tahapan Pilkada itu harus diawasi agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama di setiap daerah.

Sebelumnya, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu mengatakan, KPU NTT juga akan menunda sejumlah tahapan pilkada di sembilan kabupaten. Menurut Thomas, penundaan itu sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid -19.

"Tahapan yang akan ditunda adalah pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih serta pemutakhiran data pemilih," kata Thomas.

OPD Corona Covid-19 di Lembata Bertambah, Pemerintah Akui Kesulitan Anggaran

KPU Ngada akan Tertibkan SK Penundaan Tahapan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Taman Bacaan Pelangi Edukasi Siswa di Ende

Ketua KPU Ngada, Stanislaus Neke, Minggu (22/3) mengatakan, karena itu keputusan KPU pusat maka siap dilaksanakan.

Stanislaus menjelaskan pihaknya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penundaan tahapan Pilkada.

"Senin atau Selasa KPU Ngada harus membuat SK penundaan itu, untuk dilaporkan Pemda dan Bawaslu. Karena ini domain-domain Pilkada mereka juga harus tau. Kita mau koordinasi hari ini masih libur kan. KPU siap melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan Bawaslu untuk melaporkan bahwa KPU RI telah mengeluarkan surat penundaan tahapan Pilkada terkait Corona," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved