Hipmi Corner

Ketua BPP Hipmi Apresiasi Insentif Fiskal Pemerintah Jokowi, dari PPh Impor hingga PPh 21 Karyawan

Ketua BPP Hipmi Apresiasi Insentif Fiskal Pemerintah Jokowi, dari PPh Impor hingga PPh 21 Karyawan

Ketua BPP Hipmi Apresiasi Insentif Fiskal Pemerintah Jokowi, dari PPh Impor hingga PPh 21 Karyawan
Banjarmasinpost
Ketua BPP Hipmi Apresiasi Insentif Fiskal Pemerintah Jokowi, dari PPh Impor hingga PPh 21 Karyawan 

Ketua BPP Hipmi Apresiasi Insentif Fiskal Pemerintah Jokowi, dari PPh Impor hingga PPh 21 Karyawan

JAKARTA - Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi) Mardani H Maming mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menyiapkan insentif fiskal jilid II, yang akan digelontorkan untuk menghadapi dampak negatif wabah virus corona terhadap ekonomi Indonesia.

"Insentif ini salah satunya bertujuan mendorong daya beli masyarakat. Insentif tersebut akan bernilai lebih tinggi dari insentif jilid I sebesar Rp 10,3 triliun. Ini bukti pemerintah selalu hadir bersama masyarakat," kata Mardani H Maming.

Ia mengatakan kebijakan ini sangat berarti karena pajak yang dikenakan terhadap upah atau gaji para pegawai itu nantinya akan ditanggung pemerintah.

Dengan demikian pegawai akan menerima gaji secara penuh tanpa dipotong pajak PPh 21.

Mardani H Maming Ajak Pengurus BPP HIPMI Bantu Pemerintah

Kunjungi Labuan Bajo, Presiden RI Joko Widodo Ajak Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming

"Kita belum tau sampai kapan virus corona ini bisa diatasi, oleh karena itu hal utama yang juga harus dikerjakan saat ini adalah bagaimana menghentikan penyebaran virus corona," ujarnya.

Ia menjelaskan, selanjutnya insentif fiskal untuk relaksasi aturan impor bahan baku memang amat diperlukan saat ini.

"Industri membutuhkan bahan baku agar perusahaan tetap beroperasi. Jika kelangkaan bahan baku tak segera diatasi, ikutannya adalah kegiatan produksi menyusut," tegasnya.

Dan, kalau itu yang terjadi menuru Mardani H Maming perusahaan bisa berhenti produksi. Bahkan bangkrut.

"Dampak langsung yang akan terjadi adalah perusahaan akan memutus hubungan kerja (PHK) karyawannya. Jumlah pengangguran pun meningkat dan berdampak pada tingkat konsumsi di masyarakat. Ini tidak boleh terjadi," kata dia.

Halaman
123
Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved