Tamu Kita

Tamu Kita: Marciana Dominika Jone: Bekerja Dengan Gembira

Mercy Jone, yang saat ini menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) Provinsi NTT.

Penulis: Apolonia M Dhiu | Editor: Apolonia Matilde
Apolonia M Dhiu
Mercy Djone 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Bekerja iklas dan riang gembira adalah prinsip dari Marciana Dominika Jone, SH, atau yang akrab disapa Mercy Jone, yang saat ini menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) Provinsi NTT.

Apa yang didapatkan saat ini adalah buah dari kerja keras yang sudah diinvestasikannya sejak lama. Pekerjaan apapun ia jalankan dengan tidak neko-neko.
Bekerja dengan tulus iklas.

Ia memulai karier di Kemekumham sejak 30 tahun lalu dan mengikuti setiap proses yang ada. Kariernya terus naik, dan akhirnya saat ini menjadi kepala dan menjadi perempuan pertama di NTT dan kedua seacara nasional yang menjadi kepala di instansi tersebut.

Rencana Penutupan Perbatasan NTT-Timor Leste, Ini Pendapat Konsulat RDTL Oekusi dan Kupang

Mercy sendiri lebih suka dengan isu-isu yang berkaitan dengan anak dan perempuan.

Ia bahkan, turun dan menginap di kampung-kampung berhari-hari untuk mengadvokasi masyarakat. Selain karena ia sebelumnya adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, tetapi lebih karena ia sangat mencintai anak-anak.

Siapa dan bagaimana dirinya setelah ditunjuk menjadi Kakanwil Hukum dan HAM? Ikuti wawancara wartawati Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu, dengan Marciana Dominika Jone, SH, di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Betrand Peto Syok & Gemetar Sarwendah Hadiahi Mobil di Hari Ultah, Padahal Benda Ini yang Diminta

Proficiat atas pelantikan Anda menjadi Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) Provinsi NTT. Bisa ceritakan awal meniti karier sampai dengan posisi saat ini?
Terima kasih. Saya bekerja di Kemenkumham Provinsi NTT hampir 30 tahun. Saya memulai dari sebagai staf. Dalam meniti karier di lembaga ini, saya benar-benar selalu mengerjakan pekerjaan dengan tulus ikhlas. Saya masuk menjadi CPNS di sini dan hanya saya sendiri yang sarjana waktu itu. Saya pernah, disuruh mencuci WC. Saya melakukan dengan enjoy. Saya membersihkan kamar mandi, dan saya tidak pernah terlambat datang ke kantor. Saya selalu disiplin dalam bekerja. Dari awal kerja sampai hari ini, Puji Tuhan, saya nyaris tidak pernah terlambat dan izin sakit, kecuali betul-betul sakit. Dan, saya selalu menjaga kualitas kerja itu. Karena, kadang-kadang perempuan dikasih jabatan, kadang ada pilhan-pilihan yang susah untuk menyesuaikan diri. Tetapi, kalau kita mau maju, kita maju saja. Harus pandai mengatur diri antara pekerjaan domsetik dan publik. Itu yang saya belajar dengan semua orang. Bagi saya belajar penting dan tidak boleh putus.

Ada figur di lembaga ini yang selalu memotivasi Anda?
Kembali lagi, dulu memang saya sendiri yang sarjana hukum di kantor ini. Jadi disetiap pendidikan apapun itu, saya punya kepala bidang adalah seorang tutor, guru, dan sahabat. Saya baru masuk kantor 1 minggu saja, dia suruh saya ceramah penyuluhan hukum di Pertamina. Awalnya keberatan karena saya masih awam sekali, tetapi berkat kepercayaan diri, semua bisa berjalan. Saya disuruh kemana saja, saya ikut, dan saya pergi karena saya mau belajar. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Sampai saat ini saya tidak segan dan malu untuk belajar, belajar bersama adik-adik di kantor ini yang masih baru.
Kami belajar dan bekerja dalam tim dan saling memberi masukan dan ide.
Kami selalu merancang kegiatan bersama-sama. Bagi saya, pekerjaan apapun harus ada konsep yang jelas dan matang.
Saya berterima kasih kepada Kemenkumham, khususnya Dirjen HAM. Saya dibesarkan di lembaga ini dengan isu-isu HAM. Saya dikirim untuk belajar di Jakarta dengan Lembaga Kemanusiaan dari Canada. Dengan isu-isu HAM, saya pernah menjadi mentor spesialis Pendidikan HAM dan pelatihan menangani resolusi konflik. Semuanya saya belajar dan pelatihan dan pendidikan membuat saya menjadi lebih matang.

Dampak Covid-19, Indonesia International Motor Show 2020 Ditunda

Apa saja yang Anda pelajari dari lembaga-lembaga kemanusiaan dari luar negeri terkait isu HAM?
Saya belajar banyak hal yang di ilmu pemerintah tidak didapatkan. Contoh, saya belajar lembaga-lembaga kemanusiaan terkait menyusun sebuah desain kegiatan yang terukur. Dulu membuat Perda, yang namanya asesmen tidak ada. Saat ini, kami melakukan asesmen dengan teman-teman perancangan di Kemenkumham. Saya turun ke kampung-kampung untuk menggali masalah, mendapatkan data-data kualitatif dan kuantitatif. Saya belajar dengan UNICEF, membuat pendekatan berbasis sistim norma struktur. Jadi, saya matang dari teman-teman jejaring. Saya berterima kasih kepada WFI, ISTP. Jadi, apa yang diperoleh saat ini, saya percaya bahwa hasil tidak pernah mengkianati proses.

Mercy Djone bersama ayahnya, suami dan anak-anak
Mercy Djone bersama ayahnya, suami dan anak-anak (dokumentasi keluarga)

Sebelum ditunjuk menjadi Kepala Kemenkumham Provisni NTT pasti melalui banyak proses. Bisa diceritakan?
Kami mengikuti open building dengan asesor dari Angkatan Udara (AU), MENPAN, dan Kemnkumham. Saya ditanyakan terkait,"Apa yang Anda lakukan sebagai ASN?" Saya menjawab," Saya bekerja di isu anak?"

Nagita Slavina Kesal Marah-Marah Naik Mobil 700 Juta Dibeli Raffi dari Andre Taulany,Ini Penyebabnya

Anda konsen dengan isu anak. Mengapa?
Yah, karena dunia ini tetap ada, jika anak bertumbuh dengan baik. Pernah suatu waktu ada pertemuan dengan NJO dan saya tidak pernah lupa apa yang dilakukan Alm. Pak Piet A Talo. Beliau mengatakan,"Dunia ini tidak akan tersenyum, kalau anak-anak itu tidak tersenyum." Makanya sampai saat ini saya mencintai pekerjaan anak-anak. Jadi, saya punya isu kebijakan, jadi sekarang kami mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dan, nyantol dengan Program Gubernur NTT terkait mengembangkan desa layak anak. Kemenkumham mendorong pemerintah harus ada KLA, harus ada desa layak anak. Anak itu harus dilindungi dengan baik. Miris bagi saya ketika anak-anak bertumbuh tidak ada identitas diri. Itu tanggung jawab orang tua dan negara.
Tapi, bagaimana tanggung jawab itu harus dijalankan oleh negara tetapi oleh level desa, dan RT RW. Sampai saat ini banyak anak tidak punya akta kelahiran. Hari gini kita masih berbicara tentang orang tua yang tidak punya akta.
Jadi saya senang sekali pemerintah NTT menetapkan Desa Layak Anak.
Masih banyak permaslahan anak di NTT yang belum diintervensi secara baik, terkait pemenuhan hak atas identitas diri, perdagangan anak. Masih begitu banyak anak di NTT yang belum memiliki akte kelahiran,
Saya itu sangat mencintai pekerjaan yang berkaitan dengan is-isu anak, kenapa saya mencintai sekali pekerjaan yang berkaitan dengan isu-isu anak sampai saya masuk ke kampung-kampung, desa-desa dan tinggal berhari-hari karena memang saya mencintai anak-anak makanya saya konsen karena menurut saya masih banyak permaslahan-permaslahan anak di NTT yang belum kita lakukan intervensi secara baik contohnya saya mulai dari pemenuhan hak atas identitas diri masih begitu banyak anak di NTT yang belum memiliki akte kelahiran itu maknya kami masuk untuk mendorong bagimana percepatan-percepatan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, perdagangan anak. Orang tidak mengaggap sebuah masalah ketika anak di bawa ke luar, dipekrjakan di bawa umur dengan mengabaikan hak hak dasarnya, yaitu tidak sekolah, anak yang tidak mencapi akses pendidikan dasar 12 tahun.

Tambah 17 Pasien, Kasus Positif Virus Corona Jadi 134 Ada Tim Medis Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Bagaimana dengan isu-isu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Apa yang akan Anda lakukan untuk daerah ini?
Saya bersyukur, Pemprov NTT tahun 2019 melalui Gubernu dan Wakil Gubernur serius terhadap perlindungan kekayaan intelektual, khususnya tenun ikat.
Tahun 2019 sampai tahun 2020, Pemprov NTT memfasilitasi dan membayar biaya pendaftaran HAKI. Dan, untuk kabupaten tahun 2020. Ini perhatian yang luar biasa. Di NTT, Pemda yang sudah mengurus HAKI, yakni Flores Timur, Ngada, Nagekeo, TTU, Belu, Sumba timur, Malaka, dan Rote. Dari delapan kabupaten, sekarang lima dalam pemeriksaan substantif untuk tenun ikat. Kami mendorong supaya kabupaten membentuk kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Karena, NTT kaya akan potensi-potensi alam, budaya. Potensi tersebut harus dilindungi melalui MPIG. Kami mendorong Pemda Ngada dan Soe, supaya Advokat dilindungi. Pisang Beranga dan Ubi Nuabosi harus dilindungi. Karena ini kekhasan daerah tertentu. Kalau MPIG dibentuk, harga itu akan diatur oleh MPIG. Nanti terdata secara universal, misalnya Alor ada 11 jenis, Ngada ada 11 jenis, kita tinggal membuat sertifikat. Karena, kami mempunyai dukungan kuat dari Pemda.

Pasca dilantik, apa saja program unggulan Anda di NTT ke depan?
Saya akan mendorong Kantor Imigrasi terkait potensi dan kantong trafficking. Pendekatan pelayanan publik akan menjadi fokus utama saya. Pelayanan kesehatan seperti warga binaan, saya akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan secara rutin. Jadi, bukan saat orang sakit saja dilayani, karena di Lapas ada macam-macam orang. Kami akan melakukan pelayanan imunisasi hepatitis. Karena, itu adalah hak-hak dasar manusia. Selain itu, untuk HIV/AIDS. Saya ingin di LP, setiap warga mendapatkan imunisasi. Selain itu, ada ribuan penyandang disabilitas yang mungkin saja pemenuhan hak-hak dasar belum cukup baik. Memang tugas Kemenkumham lebih banyak pada intervensi kebijikan. Saya ingin mendorong pemerintah dan DPR sebagai mitra. Dan, saya apresiasi di beberapa wilayah ada DPR yang memperhatikan Difabel dengan membuat Perda Difabel. Bagaimana orang-orang seperti itu mendapat bantuan, kalau identitas saja tidak punya.
Selain itu, terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kami memiliki kajian khusus tentang TPPO. Bagaimana di desa, orang mau bekerja di luar negeri sebagai hak, tetapi tidak mengurus dokumen dengan baik. Kami melakukan sosialisasi bahwa kalau mau keluar negeri, prosedurnya harus diikuti. Saya ingin di kantor camat atau kantor desa, harus ada data Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sehingga, ketika warga mau bekerja keluar, tahu mana perusahaan yang aktif dan legal. Itu beberapa program kerja saya ke depan. Yah, selagi Tuhan masih memberikan nafas, saya akan tetap melakukan yang terbaik bagi NTT.
Bagi saya, perempuan kalau mau maju harus total dalam mengerjakan sesuatu, jangan setengah-setengah dan jaga integritas. Integritas bukan hanya integritas modal, tetapi integritas dalam bekerja.

Kembali Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Pose BCL dan Noah di Atas Pusara Sang Suami Jadi Sorotan

Yang masyarakat tahu, Kemenkumham adalah Imigrasi dan Lapas. Bagaimana pendapat Anda?
Kemenkumham melaksanakan sebagian tugas pembangunan hukum dan HAM di daerah. Ini PR saya ke depan. Ke depan, Pertama, saya lakukan adalah percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peran Kemenkumham dalam pengharmosisasian peraturan daerah.
Ke depan, Perda harus berkualitas. Kami punya perancang, perancang itu harus hadir dalam perencanaan pemerintah dan DPR. Ke depan, kalau tidak ada perancangan, Perda bisa dibatalkan dan tidak bisa dilanjutkan.
Ke dua, bagimana perlindungan intelektual terutama perlindungan komunal. Saya minta pemerintah daerah proaktif untuk melaporkan ke Kemenkumham.
Selain itu, percepatan kekayaan intelektual.
Selanjutnya terkait hak paten, bagaimana karya ilmiah para dosen di Perguruan Tinggi dilindungi.
Terkait warga binaan, mereka tidak sekedar menjalai hukuman, tetapi ada pembinaan dan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan bagaimana kita melakukan pemberdayaan penguatan pertanian bekerja sama dengan instansi terkait. Atau ketika mereka punya keterampilan, misalnya las, kami akan buat bengkel las, cuci mobil dan sebagainya, sehingga mereka diberdayakan, bukan hanya datang, duduk, diam menjalani hukuman dan pulang. Saya akan membenahi perlahan-lahan.
Terkait Imigrasi, pelayanan paspor tidak hanya di kantor, tetapi harus masuk sampai kantong-kantong trafiking. Berikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mereka sadar kalau keluar harus legal.
Selain itu, orang miskin harus mendapatkan bantuan hukum. Karena dana kami terbatas, saya ingin pemerintah daerah Pemda membuat Perda terkai pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Masyarakat miskin jangan di biarkan jalan sendri ketika mengadapi proses hukuman. (*)

BIODATA :

Nama : Marciana Dominika Jone, SH.
TTL : Bajawa, 26 November 1964.
Suami : Saverianus Halle Maukur.
Anak : 1. Maria Jersy Maukuru
2. Yuliana Vicktoria Maukuru.
3. Febrianti Merciana Liunome.
Pendidikan :
1. SD Bajawa 4 Tahun 1983 (lulus).
2. SMPN 1 Bajawa Tahun 1986
3. SMA Negeri Bajawa 1985
4. Universitas Merdeka Malang.
Jabatan: Kepala Kantor Kemenkumham Provinsi NTT.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved