Ketua yang Mundur Bukan Pengurus

Kepengurusan Forki NTT Masa Periode 2018-2022 Masih Sah

Kepengurusan kami masih berlaku sampai tahun 2022. Kalau mau gelar musyawarah luar biasa, harus ada alasan yang mana sudah tertulis di AD dan ART.

Kepengurusan Forki NTT Masa Periode 2018-2022 Masih Sah
Ferdy Hayong
Herman Nai Ulu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - "KAMI menerima informasi kalau ada caretaker yang hendak menggelar musyawarah luar biasa Forki NTT di Kupang. Kalau memang itu benar, saya katakan tidak sah. Kepengurusan kami masih sah, karena dilantik oleh Ketua PB Forki saat itu. Kepengurusan kami masih berlaku sampai tahun 2022. Kalau mau gelar musyawarah luar biasa, harus ada alasan yang mana sudah tertulis di AD dan ART."

Demikian dikatakan Ketua Bidang Litbang Pengprov Forki NTT masa bakti 2018-2022, Herman Nai Ulu di Kupang, Sabtu (14/3).

Herman mengakui benar kalau Ketua Pengprov Forki NTT, Frans Fernando telah mengajukan pengunduran diri. Namun, ujarnya, itu bukan berarti pengurus yang ada otomatis ikut mundur sehingga harus dibentuk pengurus baru lewat musyawarah luar biasa.

"Yang mundur ketua. Pengurus yang lain kan tidak mundur. Lalu kenapa PB Forki kemudian mengeluarkan surat mandat dan menunjuk caretaker. Saya tidak yakin PB Forki melakukan itu karena kepengurusan kami sah. Kepengurusan kami masih kirim atlet ikut pra PON. Atlet NTT yang kami kirim diakomodir oleh PB Forki. Itu artinya kami masih sah dan diakui pusat. Kenapa tiba-tiba mau gelar musyawarah luar biasa? Saya tetap meragukan sahnya musyawarah yang akan digelar ini," tegas mantan Penjabat Bupati Malaka ini.

Herman Nai Ulu berharap, jangan lagi ada oknum yang mencoba untuk merecoki kepengurusan Pengprov Forki NTT yang saat ini sedang berjalan bagus. Dia berharap, semua pihak terutama yang cinta organisasi ini dapat memahami dan mematuhi anggaran dasar dan anggararan rumah tangga (AD/ART) Forki.

Seperti dikutip Pos Kupang dari Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga (ART) Forki, Musyawarah Provinsi (Musprov) Luar Biasa digelar apabila ada permintaan tertulis dari anggota Forki Provinsi dan Pengcab Forki dan minimal dimintakan oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan Pengcab Forki, serta dalam surat tersebut harus dijelaskan maksud dari permintaan pelaksanaan Musprov luar biasa. **

Penulis: Sipri Seko
Editor: Sipri Seko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved