Opini Pos Kupang

Etika dan Moral Penyelenggara Negara

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul: Etika dan moral Penyelenggara Negara

Etika dan Moral Penyelenggara Negara
Dok
Logo Pos Kupang

Praktik Penyelenggaran Negara

Dalam praktik penyelenggaraan negara, persoalan etika dan moral seringkali dihubungkan dengan praktik KKN. Salah satu hal yang kemudian seringkali menjadi varian adalah adanya kepentingan politik yang terlibat didalamnya.

Ketidakberdayaan penyelenggara negara dalam menghadapi tekanan politik tertentu juga menjadi salah satu alasan bagaimana pentingnya penguatan nilai moral dan etika dari para penyelenggara negara pada setiap aspek kehidupannya.

Penguatan moral dan etika yang baik dari penyelenggara negara tentunya akan berdampak secara signifikan pada semakin kecilnya kasus-kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh KKN. Dalam menghadapi masalah etika dan moral penyelenggara negara, pendekatan yang penting untuk dilakukan adalah kembali kepada spiritualitas pelayanan kepada masyarakat, menyadari tugas dan amanah yang dimiliki sebagai tanggungjawab kepada publik.

Setiap penyelenggara negara harus benar-benar menyadari hal ini, sehingga moralitas bangsa sebagai kekuatan utama dari setiap individu yang terlibat didalamnya tetap selalu terjaga sebagai karakteristik khas dalam membangun bangsa. Ketika moral dan etika tidak bisa diukur dengan standar kalkulatif tertentu, maka tidak jarang masyarakat seringkali keliru memberikan label terhadap individu yang tepat sebagai wakilnya, sebagai pengemban amanah rakyat.

Masyarakat dihipnotis oleh personal branding untuk kepentingan tertentu dan sesaat. Maka jika kita mau jujur, masih banyak individu lain yang baik secara moral, yang lebih layak dipilih untuk menduduki jabatan penyelenggara negara. Lemahnya etika dan moral dari para oknum penyelenggara negara yang kemudian berimbas pada konteks yang lebih luas yaitu etika kebangsaan juga bisa disebut sebagai penyelewengan kekuasaan atau korupsi atas nama kekuasaan.

Nah, yang dimaksudkan dengan korupsi atas kekuasaan adalah dalam hal mana otoritas yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang kemudian berwujud kebijakan publik tertentu ternyata tidak mampu diterapkan sesuai dengan kaidah publik, melayani kebutuhan publik secara murni dan konsekuen.

Penyelewengan atas otoritas kekuasaan secara nyata dapat kita amati seperti yang acapkali terjadi di daerah-daerah, ketika hegemoni dari kekuasaan sampai pada distribusi kontrak proyek-proyek yang berasal dari APBD melalui kroni penguasa lalu hasil dari pengerjaan proyek tersebut dengan kualitas rendah, sama saja dengan menghianati amanah masyarakat yang telah memberikan kepercayaan namun dilaksanakan dengan cara yang tidak bertanggungjawab karena hanya mementingkan diri dan kroni saja.

Jika dianalisis lebih jauh, kondisi ini tentunya jauh lebih merugikan masyarakat dari pada metode korupsi yang sifatnya langsung pada aliran keuangan, karena penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan tidak dapat dihitung secara materil dan tidak menimbulkan kerugian secara langsung serta tidak mudah untuk dibuktikan.

Oleh karena itu, perlu penyadaran dan kewaspadaan masyarakat secara luas serta lebih baik tentang masalah atau dampak lanjutan yang akan timbul dari penyalahgunaan kekuasaan.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved