Opini Pos Kupang

Etika dan Moral Penyelenggara Negara

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul: Etika dan moral Penyelenggara Negara

Etika dan Moral Penyelenggara Negara
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul: Etika dan moral Penyelenggara Negara

Oleh : Yohanes Jimmy Nami, Dosen Ilmu Politik Fisip Undana

POS-KUPANG.COM - Era reformasi menghadirkan demikian banyak dinamika sosial politik yang kemudian berimbas pada munculnya gejolak tuntutan pembaharuan dalam segala aspek, dinamika yang paling dirasakan adalah perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sekian banyak tuntutan yang lahir dari dinamika tersebut, salah satu agendanya adalah tuntutan terhadap perbaikan dari sisi etika dan moral para penyelenggara negara.

Ditanya Soal Siswa SDM Mbatakapidu Jalan Kaki 7 KM, Begini Jawaban Ketua PGRI Sumba Timur

Evaluasi terhadap hegemoni kekuasaan rezim orde baru kemudian merumuskan jalan baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa, masalah rendahnya moral dan etika oknum penyelenggara negara menarik untuk dikaji akar masalahnya serta alternatif solusi yang tepat untuk memperkuatnya.

Persoalan rendahnya moral dan etika dari oknum penyelenggara negara memang tidak dapat secara kalkulatif diukur, namun akan terlihat ketika sejauh mana para penyelenggara negara bertanggungjawab terhadap amanah yang diemban serta akselerasinya terhadap tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Sekda Ngada Wanti-Wanti ASN Harus Netral

Realita yang terjadi dimasyarakat dan sangat ironisnya ketika oknum penyelanggara negara yang memiliki pendidikan tinggi, fasilitas yang memadai, status sosial yang terhormat dalam lingkungan masyarakat, memiliki kekuasaan untuk menjalankan kebijakan tertentu, namun tidak memiliki etika dan moral yang bisa dijadikan sebagai teladan dalam masyarakat dan bahkan seringkali mempunyai kecenderungan menjadi pelanggar hukum dan duduk dikursi pesakitan dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat.

Secara konseptual, pelanggaran terhadap etika memang bukan pelanggaran terhadap hukum, namun sebaliknya pelanggaran terhadap hukum merupakan bagian dari pelanggaran terhadap etika. Kekuasaan seringkali diselewengkan dengan pemanfaatan jabatan yang dirahkan untuk mendatangkan keuntungan pribadi.

Otoritas yang melekat pada suatu jabatan tertentu disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kolega. Nah, tindakan seperti inilah yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum dengan mengabaikan etika sebagai peyelenggara negara yang mempunyai fungsi dan peran sebagai pelayan masyarakat.

Etika dan moral sebagai pelayan publik merupakan suatu yang dijadikan sebagai nilai dasar serta penuntun utama dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai peyelenggara negara menuju masyarakat yang adil dan beradab.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved