Dicoret dari Negara Berkembang Oleh AS, Ini Dampak yang Diterima Indonesia, Bakal Kehilangan Hal Ini

Dicoret dari Negara Berkembang Oleh AS, Inilah Dampak yang Bakal Diterima Indonesia, Bakal Kehilangan Hal Ini

Dicoret dari Negara Berkembang Oleh AS, Ini Dampak yang Diterima Indonesia, Bakal Kehilangan Hal Ini
ANTARA FOTO/SURYANTO
Dicoret dari Negara Berkembang Oleh AS, Inilah Dampak yang Bakal Diterima Indonesia, Bakal Kehilangan Hal Ini 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Dicoret dari Negara Berkembang Oleh AS, Inilah Dampak yang Bakal Diterima Indonesia, Bakal Kehilangan Hal Ini

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi berpendapat keputusan Amerika Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif.

“Dalam konteks ini saya rasa pertimbangannya lebih ke politis daripada teknis yaitu ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima oleh negara berkembang,” kata Fithra seperti dilansir Antara, Minggu (23/2/2020).

Dia mengatakan, dicabutnya status negara berkembang menyebabkan Indonesia tidak menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Melalui ODA sebut Fithra, maka sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

“Kita bicara mengenai hubungan utang maka kita tidak dapat lagi klasifikasi ODA karena dengan itu kita akan mampu mendapatkan bunga yang murah kalau di bawah 4.000 dollar AS bisa dapat 0,25 persen,” katanya.

Fithra melanjutkan, dampak terburuknya adalah terhadap perdagangan karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi karena tidak difasilitaskan lagi sebagai negara berkembang.

AS Umumkan Indonesia Masuk Daftar Negara Maju, Goodbye Negara Berkembang, Apa Motif Donald Trump?

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto Beberkan Dampak AS Masukan Indonesia Jadi Negara Maju

“Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini,” ujarnya.

Fithra menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan strategi dalam menghadapi hal ini seperti memperkuat pasar non tradisional karena pasar AS dengan berbagai gejolak yang terjadi sudah tidak dapat diandalkan.

“Selama ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah tapi harus dilihat lebih konkret lagi karena AS dengan adanya berbagai gejolak saya rasa sudah tidak bisa diandalkan lagi,” katanya.

Halaman
1234
Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved