Breaking News:

Terkait Penetapan Sebagai Tersangka

Tiga Buruh Praperadilkan Kapolres Kupang Kota

Gugatan pra peradilan terhadap Kapolres Kupang Kota ini didaftarkan oleh tiga penasehat hukum yakni Yohanes Rihi, Yanto Ekon dan Meriyeta Soruh.

Penulis: Sipri Seko | Editor: Sipri Seko
Tiga Buruh Praperadilkan Kapolres Kupang Kota
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMARU
John Rihi, S.H

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tiga buruh yang ditetapkan tersangka yaitu Yan Obet Sada Magang, Dedi Mau Magang dan Betuel Pandu oleh penyidik Reskrim Polres Kupang Kota resmi melayangkan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Kupang. Gugatan pra peradilan terhadap Kapolres Kupang Kota nomor: 07/Pid.Pra/2020/PN Kupang ini didaftarkan oleh tiga penasehat hukum yakni Yohanes Rihi, Yanto Ekon dan Meriyeta Soruh.

"Gugatan pra peradilan sudah kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor: 07/Pid.Pra/2020/PN Kupang. Soal kapan sidangnya, kita menunggu pemanggilan dari Pengadilan Negeri Kupang," kata penasehat hukum, Yohanes Rihi kepada wartawan usai mendaftar gugatan di PN Kupang, Senin (17/2).

Gugatan pra peradilan ketiga kliennya jelas John Rihi--sapaan karibnya, karena penetapan tersangka atas ketiga kliennya oleh penyidik Reskrim Polres Kupang Kota tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiki kekuatan hukum yang mengikat.

"Karena itu, segala penyidikan dan penetapan tersangka terkait tindak pidana yang disangkakan kepada ketiga klien kami batal atau dibatalkan demi hukum," tegas John Rihi yang juga pengacara Majelis Sinode GMIT.

John menambahkan salah satu alat bukti permulaan yang dipakai penyidik Reskrim Polres Kupang Kota dalam menetapkan tersangka ketiga kliennya yakni Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dari Yuliana Lily-Konay kepada Donatus Djanggu selaku pelapor tertanggal 7 September 2017 adalah cacat hukum baik secara formil dan materil.

Apalagi jelas John, penetapan tersangka atas ketiga klien kami tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai tersangka sehingga jelas bertentangan dengan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014. *

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved