KPP Pratama Kupang Akan Melakukan Pengawasan Terhadap 300 Wajib Pajak Strategis

KPP Pratama Kupang ditargetkan untuk mencapai penerimaan pajak sebesar Rp1,536 triliun. KPP akan melakukan pengawasan terhadap 300 WP strategis

KPP Pratama Kupang Akan Melakukan Pengawasan Terhadap 300 Wajib Pajak Strategis
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Suasana Pelayanan d KPP Pratama Kupang, Senin (17/2/2020) 

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang mencapai Rp1,24 triliun atau 87,31 persen dari target Rp1,4 triliun.

"Capaian tersebut menggembirakan karena melebihi capaian penerimaan nasional sebesar 84,4 persen atau Rp1.332,1 triliun dari target Rp1.577,6 triliun yang ditargetkan dalam APBN 2019," kata Kepala KPP Pratama Kupang, Moch Luqman Hakim, di Kupang, Senin (17/2).

Ia mengatakan capaian penerimaan pajak dari KPP Pratama Kupang tahun 2019 ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,3 persen dibandingkan dengan capaian penerimaan tahun 2018.

"Bahkan capaian penerimaan pajak ini merupakan capaian penerimaan pajak terbaik KPP ini dalam 3 tahun terakhir. Pertumbuhan penerimaan ini jauh melebihi pertumbuhan capaian pajak nasional yang mencapai 1,43 persen," kata Luqman.

Dia menjelaskan, wilayah kerja KPP Pratama Kupang, meliputi Kota Kupang dan empat kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.
Dari capaian penerimaan sebesar Rp1,24 triliun, Kota Kupang memiliki kontribusi terbesar yaitu 83,74 persen atau sebesar Rp1,04 triliun. Diikuti Kabupaten Alor yang berkontribusi sebesar 5,16 persen atau secara nominal Rp64,7 miliar rupiah.

Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer Gebrakan Awal Merdeka Belajar

Lalu Kabupaten Kupang berkontribusi sebesar 4,34 persen atau sebesar Rp54,4 miliar, Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua, secara berurutan, memiliki kontribusi 2,84 persen dan 1,46 persen atau secara nominal mencapai Rp35,6 miliar dan Rp18,3 miliar.

Kata Luqman, highlight strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kupang dalam mengamankan penerimaan pajak 2019 secara garis besar adalah intensifikasi pengawasan dan penggalian potensi atas 200 wajib pajak besar serta ekstensifikasi dengan melakukan pendataan wajib pajak ke lapangan.

Di samping itu, terhadap sektor usaha dan perdagangan, dilakukan juga konseling terhadap wajib pajak potensial berdasarkan data yang diperoleh dari pihak ketiga seperti data karantina dan tumbuhan. Dari sektor bendahara pemerintah, asistensi terhadap bendaharawan pemerintah juga dilakukan secara masif, serta dilakukan pengawasan terhadap penerapan pemungutan terkait penggunaan dana desa.

"Tidak dapat dipungkiri, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, KPP Pratama Kupang tidak luput dari beberapa tantangan yang dihadapi. Wilayah geografis pengawasan area yang berpulau-pulau menjadi tantangan untuk melakukan fungsi pengawasan, sehingga mengakibatkan cost of compliance dan cost of collection tinggi," tuturnya.

Selanjutnya adalah konektivitas internet yang masih lambat di beberapa wilayah yang menghambat pembuatan billing, sehingga banyak bendahara harus pergi ke kantor pos atau kantor pajak terdekat untuk cetak billing.

Halaman
12
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved