Jamsostek Lindungi Panitia Ad Hoc Bawaslu Manggarai Barat

POS-KUPANG.COM | KUPANG - BP Jamsostek NTT memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian bagi 96 anggota Panitia Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala BP Jamsostek Manggarai Barat -Labuan Bajo, Hadi Sutjipto, mengatakan 96 Pengawas di Bawaslu Manggarai Barat sudah dilindungi dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

"Apabila Panwas mengalami resiko sosial seperti meninggal dunia, maka ahli waris mendapatkan santunan Rp42 juta. Apabila panwas mengalami kecelakaan pada saat melakukan tugasnya sebagai Panwas, maka akan mendapatkan perobatan dan perawatan sampai sembuh. Termasuk penggantian biaya pengangkutan dari lokasi kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit, maksimal Rp17 juta lewat darat, laut, hingga udara," ujarnya dalam rilis yang diterima dari PIC Marketing BP Jamsostek NTT, Rival Setiyandara, Minggu (16/2).

Selain itu, kata Hadi, bagi panwas yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, akan diberikan kepada ahli warisnya santunan sebesar lebih kurang Rp115,6 juta.

"Kami berterimakasih kepada Ketua Bawaslu Manggarai Barat yang menunjukan kepedulian yang luar biasa. Bawaslu Manggarai Barat telah menganggarkan perlindungan Jamsostek kepada seluruh Panwas Pilkada 2020," tutur Hadi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala BP Jamsostek NTT, Armada Kaban, memberikan apresiasi Bawaslu Manggarai Barat yang telah melindungi 96 orang Panwascam di tahap I.

"Dari 9 kabupaten yang menyelenggarakan pemiliahan Bupati dan Wakil Bupati di NTT, sudah 2 Bawaslu tingkat kabupaten yang memberikan perlindungan bagi panwasnya. Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Propinsi. Kami mengharapkan pelaksanaan Pilkada di NTT 2020 berjalan lancar, begitu juga dengan seluruh Panwasnya terlindungi dari resiko pada saat menjalankan tugas," katanya

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mabar Simeon Sofan Sofian, menyatakan siap mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manggarai Barat.

"Semua persiapan telah kita bahas dalam Rakernis Penanganan Temuan Laporan Sabtu kemarin," kata Simeon.

Ia menegaskan, pada kegiatan Rakernis, Bawaslu sudah menyerahkan kartu BP Jamsostek kepada 96 tenaga Ad Hoc, mulai dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk tahap I, menyusul untuk Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS setelah lolos seleksi.

"Saya pikir ini program yang sangat bagus, sangat membantu tugas-tugas kami sebagai pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 ini. Dengan adanya program ini, pengawas kami akan dengan nyaman bekerja melakukan pengawasan seluruh tahapan pilkada, karena telah dilindungi oleh BP Jamsostek. Kami secara pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih untuk kerja sama ini," katanya.

Edukasi di CFD

BP Jamsostek melakukan kegiatan untuk jemput bola di lokasi Car Free Day (CFD) pada Sabtu (15/2). Kepala Bidang Kepesertaan BP Jamsostek Kacab NTT, Ardi Nugraha Harahap, dalam rilis yang diterima dari Minggu (16/2), mengatakan pihaknya menghadirkan layanan BPJS Ketenagakerjaan di lokasi CFD.

"Selain pendaftaran peserta bisa mampir untuk mengetahui saldo Jaminan Hari Tua (JHT). Kehadiran kami ingin memberikan kemudahan bagi calon peserta atau peserta yang sehari-harinya sibuk sehingga tak sempat datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.

Menurut Ardi, petugas yang disiagakan di CFD juga bisa memandu pendaftaran melalui aplikasi yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Ardi mengatakan, kehadiran pihaknya itu juga untuk bersosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Karena, program jaminan sosial ketenagakerjaan kini berhak dimiliki oleh segala lapisan masyarakat pekerja. Tidak hanya pekerja formal saja tetapi pekerja informal saat ini berhak untuk menjadi peserta.

Pemilihan lokasi di CFD dinilai sangat efektif. Karena di sana merupakan ajang berkumpulnya masyarakat sepanjang Jalan El Tari Kupang untuk berbagai kegiatan, lari pagi, acara gathering, kampanye, dan ada juga yang cuma jalan kaki dan lainnya.

• Gubernur NTT Bilang Tiga Kabupaten Jadi Beban, Dalam Masalah Stunting dan Kemiskinan

Ardi menyampaikan kegiatan tersebut juga untuk memberikan edukasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu, terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).

"Ikut program BPJS Ketenagakerjaan tidak mahal, namun perlindungan yang diberikan sangat bermanfaat," ujar Ardi.

Untuk pekerja mandiri hanya dengan membayar iuran Rp16.800 per bulan untuk mengikuti program JKK dan JKM, dan manfaatnya pun naik, iurannya tetap sama.

Manfaat yang diberikan bagi tenaga kerja meninggal dunia yang bukan akibat kecelakaan kerja maka ahli waris akan menerima santunan Rp42 juta yang semula hanya Rp24 juta.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)