Kontroversi RUU Omnibus Law

Mahfud MD Duga Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Salah Ketik, Ini Alasannya!

Ada yang janggal dalam draft RUU Omnibus Law terutama pada psal 170.Namun Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan salah ketik. Ini alasannya.

Mahfud MD Duga Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Salah Ketik, Ini Alasannya!
(Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

Mahfud MD Duga Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law Cipta Karya Salah Ketik, Ini Alasannya!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Melihat ada yang janggal pada draf RUU Omnibus Law, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD langsung melontarkan pembelaan.

Mahfud menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja terutama pada pasal 170.

Dalam pasal 170 ayat Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan yang ada pada UU tersebut dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Lalu pada pasal 170 ayat (2) disebutkan, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP. Pada ayat (3) dalam pasal yang sama dijelaskan, dalam rangka penetapan PP, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Xanana Bahas Perbatasan RI - Timor Leste, Bertemu Menko Polhukam Mahfud MD

Mahfud MD Tolak Tawaran Kerja Sama dengan Amerika Soal Natuna, Ini Alasannya!


"Isi UU diganti dengan PP, diganti dengan Perpres itu tidak bisa. Mungkin itu (Pasal 170 Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja) keliru ketik," ujar Mahfud di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Mahfud menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut Mahfud, produk peraturan yang dibuat pemerintah dan dapat mengganti UU adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Baca: Korban Tewas Akibat Virus Corona Sudah Sentuh 1.770 Orang di China

"Prinsipnya begini, prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau Perpres. Kalau dengan Perppu bisa," tegas Mahfud.

Meski begitu, Mahfud mengaku tidak mengetahui ada aturan tersebut pada Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Mahfud, sebaiknya pasal tersebut disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan.

"Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu disampaikan saja ke DPR dalam proses pembahasan. Coba nanti dipastikan lagi saya tidak yakin kok ada isi UU Bisa diganti dengan Perppu," pungkas Mahfud. (*)

 

Melki Laka Lena Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Surga Untuk Semua Pihak

 

Melki Laka Lena Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Surga Untuk Semua Pihak
 istimewa
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena berada di atas mobil komando saat menerima para pendemo, Rabu (12/2/2020) lalu. 

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Undang-undamg (UU) Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi surga buat semua pihak. Saat ini UU itu sementara berproses.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena, Sabtu (15/2/2020).
Menurut Melki, saat dirinya menemui ribuan pendemo di halaman kantor DPR RI pada Rabu (22/2/2020) lalu, is sudah menyampaikan bsjwa hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja itu akan menjadi surga bagi semua pihak.
"Sebelumnya juga saya bersama pimpinan DPR yang lain berdialog dengan perwakilan serikat pekerja di ruang rapat Komisi IX DPR RI ," kata Melki.

"Kami ingin agar UU ini menjadi surga buat Indonesia, surga buat buruh, surga buat pengusaha. Semua kepentingan kita bicara baik-baik," kata Melki.

Dijelaskan, saat ini UU itu masih dalam proses dan diharapkan para buruh sama-sama mengawal agar semua kepentingan buruh masuk dalam UU ini.

Lebih lanjut, dia meminta para buruh agar mempercayakan pada para pimpinan buruh untuk membahas UU ini bersama DPR.
Untui diketahui, sebelumnya perwakilan pekerja yang diterima DPR yakni dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nuwa Wea. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan pimpinan Komisi IX DPR RI lainnya Felly Runtuwene dan Melki Laka Lena.

Dalam audiens tersebut, para perwakilan serikat pekerja minta komitmen keberpihakan Komisi IX kepada buruh. Mereka minta dilibatkan dalam pembahasan di DPR RI dan kesejahteraan buruh diperhatikan.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan Komisi IX memastikan UU Cipta Kerja berpihak dan menguntungkan semua pihak.

"Kami Komisi IX komit untuk memastikan UU Cipta Kerja berpihak dan menguntungkan semua pihak pengusaha, buruh dan kepentingan negara Indonesia. Kami pastikan permintaan buruh mereka menjadi bagian dari perjuangan DPR RI komisi IX," janji Rachmat Gobel.

Di kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu juga mengingatkan kepada buruh kalau nama RUU tersebut berubah menjadi cipta kerja. Dengan alasan, menurut Sri, agar lebih mudah untuk disingkat dan diingat semua pihak.

"Sekarang intinya diubah, bukan Cipta Lapangan Kerja, sekarang diganti dengan Cipta Kerja. Bukan tidak ada lapangan kerjanya, tapi bapak ibu sekalian nantinya disingkat cilaka malah lebih nggak bagus. Maka lapangannya dihapus, diganti dengan cipta kerja," ujarnya.

Sebelumnya, massa buruh yang berdemo di depan Gedung DPR sudah berkumpul sejak pukul 11.35 WIB. Para buruh yang berdemo ini menolak RUU Omnibus Law Tentang Cipta Lapangan Kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena berada di atas mobil komando saat menerima para pendemo, Rabu (12/2/2020) lalu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena berada di atas mobil komando saat menerima para pendemo, Rabu (12/2/2020) lalu. (istimewa)



Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved