Boli Jelaskan Kapasitas Pembuat Mosi Tidak Percaya

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka, Fabianus Boli menjelaskan kapasitas 12 orang yang melayangkan mosi tidak percaya

Boli Jelaskan Kapasitas Pembuat Mosi Tidak Percaya
ISTIMEWA
Sekretariat DPC Hanura Kabupaten Sikka 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Sikka, Fabianus Boli menjelaskan kapasitas 12 orang yang melayangkan mosi tidak percaya kepada dirinya.

Dalam pesan WhatsApp kepada Pos Kupang.Com, Jumat (14/2/2020) petang, Boli menjelaskan, mantan anggota DPRD Sikka Sunardi, Marsel Sawa dan Neni melanggar kesepakatan pernyataan bahwa setiap bulan mereka wajib memberikan dana kontribusi DPRD dari Partai Hanura kepada DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka.

Pemkab Kupang Apresiasi Primkop Kartika Kodim 1604/Kupang

Namun ada beberapa bulan tidak membayar sehingga dirinya menghubungi via telepon dan mengutus Frans Dhena sebagai Wakil Sekretaris untuk bertemu ibu Neni agar sesegera diselesaikan tunggakan.

"Ini di lakukan berulang ulang tapi tidak diselesaikan alias masa bodoh sehingga mereka secara organisasi kepartaian telah melanggar AD/ART Partai Hanura, bahkan sampai dengan pelantikan DPRD dari Partai Hanura mereka tiga tidak pernah datang ke sekretariat partai untuk menyampaikan alasantidak mau membayar dana kontribusi itu," tulis Boli.

Pemuda GMIT Petra Kefamenanu Berbagi Bersama Napi di Hari Valentine

Lanjut Boli, untuk Sunardin sebagai sekretaris juga jarang menandatangani surat yang sangat penting bahkan yang menandatangani surat-surat tersebut wakil sekretaris.

Untuk Paskalia Laban (Wakil Bendahara DPC) semua menyangkut keuangan partai di penerimaan maupun penggunaan keuangan jelas harus dikelola oleh bendahara inti dan dirinya sebagai ketua harus mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan partai apalagi menyangkut dana bantuan parpol yang dari APD Kabupaten Sikka.

Dana ini posnya untuk 60 % pendidikan politik dan 40% untuk operasional sekretariat (kantor), karena yang membuat pernyataan bertanggungjawab terhadap bantuan keuangan parpol itu adalah ketua dan bendahara tidak mungkin dipercayakan pada orang yang tidak buat pernyataan tersebut.

Akibatnya dari salah pengelolaan, kata Boli, tentu resiko hukumnya ke dirinya sebagai ketua dan bendahara.

Soal dana kontribusi DPRD dari Partai Hanura peruntukannya digunakan biaya pembayaran cicilan pinjaman di koperasi karena Marsel Sawa atas nama ketua fraksi pada pemilu 2014 untuk bertanggungjawab membayar uang sekali ternyata tidak ada realisasi sehingga demi menjaga marwah Partai Hanura kredit di koperasi simpan pinjam untuk bayar uang saksi 5 kecamatan pada pemilu 2014.

Juga untuk renovasi gedung, pekerjaan pagar, bangun aula pertemuan dengan ukuran 5,50 x 7 m dengan lantai keramik, pekerjaan lantai rabat dan pavingblok pada halaman sekretariat lama (sekarang jadi HANURA CENTER) di Jalan Brai,  biaya kontrak Sekretariat DPC Partai Hanura selama 2,5 tahun di Jalan Yos Sudarso.

Halaman
12
Penulis: Gerardus Manyela
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved