Bahas Tentang Perempuan dan Anak, Para Pihak Sepakat akan Bangun Rumah Aman

Bahas Tentang Perempuan dan Anak, Para Pihak Sepakat akan Bangun Rumah Aman

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) bersama dengan para pihak seperti Forkompimda TTU, Anggota DPR RI, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), perwakilan OPD, pegiat perempuan dan anak di TTU (IOM, Tapenbikomi, YABIKU NTT) dan perwakilan pers membahas layanan yang terintegrasi bagi perempuan dan anak di TTU.

Pertemuan yang dikemas dalam
diskusi santai itu berlangsung di Rumah Jabatan Bupati TTU, Senin (10/2/2020).

Dalam diskusi santai tersebut disepakati bahwa akan dibangun rumah aman bagi para korban kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.

Dengan adanya rumah aman, maka nanntinya proses pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih maksimal lagi.

"Jadi ketika rumah aman atau rumah singgah sudah ada maka focus pelayanan akan kita lakukan kepada anak korban kekerasan, korban merasa nyaman untuk bisa mengekspresikan beban yang dia alami," ungkap Kepala Dinas P3A kepada wartawan usai kegiatan diskusi tersebut.

Menanggapi kesepakatan dimaksud, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes mengatakan segera menyediakan rumah singgah bagi para korban kekerasan terhadap anak melalui dinas terkait.

Raymudus menyetujui apa yang menjadi kesimpulan bersama untuk ditindaklanjuti. Pemerintah tidak hanya sebatas diskusi saja, namun membutihkan tindakan nyata untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kita punya uang lebih masih banyak. Kita siapkan anggaran untuk menyelesaikan masalah rakyat. Jika perempuan dan anak mengalami kekerasan maka suram masa depan daerah ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Yabiku Filiana Tahu mengatakan, pihanya senang karena apa yang selama ini diperjuangan memperoleh hasil yang memuaskan dalam diskusi santai tersebut.

"Ini kado terindah buat kami dari Bupati TTU dimana akan dibangun satu rumah singgah bagi korban kekerasan fisik dan seksual pada anak, saya berharap bahwa tahun 2020 ini bisa terwujud impian kami mengenai adanya rumah aman bagi para korban kekerasan di daerah ini," ungkapnya.

Dorong Pengesahan RUU PKS

Sementara itu, Anggota DPR RI Kristina Muki yang memfasilitasi kegiatan tersebut melihat masih ada ego sektoral yang kerap terjadi dalam proses penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak di daerah tersebut.

Oleh karena itu, kedepannya, ungkap Istri dari Bupati Raymundus Sau Fernandes itu, tidak boleh ada lagi ego sektoral dalam pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempua dan anak.

Diakui Kristiana, Provinsi NTT merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi.