Kepala Daerah Diminta Sigap Terhadap Potensi Ancaman Bahaya

apat Koordinasi BNPB menghasilkan kesimpulan utama yakni semua pihak harus bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana.

Kepala Daerah Diminta Sigap Terhadap Potensi Ancaman Bahaya
PK/Servan
Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sudah ditetapkan darurat bencana melalui Surat Keputusan Bupati, mulai Hari Kamis (9/1/2020). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo menyatakan, Rapat Koordinasi BNPB menghasilkan kesimpulan utama yakni semua pihak harus bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana.

Agus mengatakan hal tersebut merupakan pesan utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka acara tersebut yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

"Poin berikut ini perintah Presiden Jokowi. Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan," ujar Agus melalui keterangan tertulis, Selasa (4/2/2020).

Karenanya, pemerintah daerah diminta melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana.

Kepala daerah juga diminta sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, dan pencemaran lingkungan.

Agus menambahkan, setiap gubernur, bupati, dan walikota juga harus segera menyusun rencana kontinjensi darurat serta penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan sebagai bentuk sinergitas.

Selain itu, Agus mengatakan sinergi penanggulangan bencana juga harus terjalin antara instansi pemerintah dengan masyarakat.

Penanggulangan bencana, ia melanjutkan, harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Selain itu, Agus mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana dan penataan kelembagaan yang mumpuni, sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

"Sebagai bentuk sinergi, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah," lanjut Agus. (kompas.com)

Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved