Penghapusan tenaga honorer

Nasib Tenaga Honorer Akan Ditentukan Tahun 2023, Jadi PNS atau Diberhentikan, Simak Info Lengkapnya!

Pemerintah memberi kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS. Simak informasi lengkapnya di bawah ini

Nasib Tenaga Honorer Akan Ditentukan Tahun 2023, Jadi PNS atau Diberhentikan, Simak Info Lengkapnya!
Instagram Kemenpanrb
Tenaga Honorer 

Keputusan ini didasarkan pada aturan dalam pasal 6 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya," jelas kesimpulan rapat.

Pegawai Honorer Dilarang Pakai Seragam PNS, Pakai Atasan Putih Bawahan Hitam Tanpa Atribut PNS

POS-KUPANG.COM | BANJARMASIN - Honorer Dilarang Pakai Seragam PNS, ada yang berbeda pada apel aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Kalsel, Senin (9/12/2019) tadi. Terutama bagi mereka yang berstatus pegawai non PNS (pegawai negeri sipil).

Pasalnya jika pada apel sebelumnya, sejumlah pegawai Honorer mengenakan PDH (pakaian dinas harian) berwarna khaki layaknya PNS yang lainnya. Pada Senin (9/12/2019) tadi justru tidak.

Mereka nampak mengenakan pakaian atasan putih dan bawahan hitam. Bahkan tidak hanya terlihat saat apel melainkan pemandangan itu mereka langsungkan hingga melaksanakan tugas sekalipun.

Ya, tidak dipungkiri niatan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menerapkan pengenaan seragam baru bagi para pegawai Honorer pada Desember ini rupanya benar-benar nyata.

Terbukti seperti pada Senin (9/12/2019) tadi, sejumlah pegawai Honorer pun terlihat tidak mengenakan pakaian PDH berwarna Khaki atau kecokelatan lagi, justru memakai seragam putih dan hitam.

Para tenaga honorer saat bertemu Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat di Aula Kantor Gubernur NTT, Senin (22/10/2018). (POS KUPANG/OBY LEWANMERU)
Kabag Humas Setda kota Banjarmasin, Yusna Irawan, saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, pun tidak menampik hal itu.

Menurutnya, tujuan penerapan perbedaan seragam itu untuk memudahkan menentukan mana pegawai Honorer dan PNS.

"Karena selama ini, kita kan sering kesulitan membedakan mana yang PNS dan tenaga Honorer. Nah, dengan diterapkan perbedaan seragam ini, setidaknya bisa menjawab hal itu," jelasnya.

Yusna juga mengatakan pelaksanaan aturan ini selain merujuk pada Permendagri tentang tata laksana PNS juga berdasarkan surat edaran wali kota Banjarmasin tentang pegawai Honorer yang tidak boleh lagi mengenakan atribut ASN.

"Jadi kalau Senin dan Selasa seragam para PNS dan non PNS sama mengenakan pakaian PDH berwarna Khaki dan Kopri, sejak saat ini tidak lagi. Pegawai non PNS hanya boleh mengenakan pakaian putih dan hitam atau sasirangan saja. Dan itu pun tidak boleh mengenakan atribut PNS, " jelasnya.

Sedangkan Suryati seorang pegawai Honorer di bagian humas Setda Kota Banjarmasin saat dimintai tanggapan tentang aturan tersebut mengaku tidak mempersoalkannya. Justru sebagai seorang pegawai meskipun non PNS sudah sewajarnya mentaati peraturan yang ada.

"Kalau saya sih tidak masalah. Justru lebih suka mengenakan pakaian putih hitam karena biar tidak disangka PNS atau Guru," tutupnya. 

Guru Honorer Juga Dilarang Pakai Atribut PNS

Kebijakan serupa juga dilakukan di Jawa Barat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Yerry Yanuar menyatakan, guru Honorer swasta tidak diperbolehkan menggunakan seragam PNS.

Apalagi statusnya hanya guru Honorer swasta.

"Sebetulnya aturannya tidak diperbolehkan ya (swasta). Mungkin untuk kesamaan (guru) di negeri ya, ada. Tapi kalau swasta seharusnya tidak," kata Yerry, Jumat (20/9/2019).

Tak Banyak yang Tahu, Deretan Artis Indonesia ini Ternyata Seorang PNS lho, Siapa Saja? (tribun pontianak)
Menurut dia, pihaknya akan memperketat aturan mengenai penggunaan pakaian dinas PNS, khususnya bagi guru swasta. Alasannya, ke depannya, seragam tersebut tidak disalahgunakan.

"Artinya, kami akan buat aturan lebih jelas bahwa swasta tidak boleh pakai baju seragam PNS," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani menuturkan, akan ada perbedaan antara seragam pegawai Honorer dan Pegawai Negeri Sipil ( PNS).

Di aturan itu, seragam pegawai Honorer tidak lagi menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) seperti sebelumnya.

Kata Hilaria, hal itu sudah diatur lewat Peraturan Bupati.

"Kalau Senin sama selasa, PNS pakai pakaian warna khaki, lalu kalau Rabu pakai pakaian putih-hitam," kata Hilaria di Sukadana, Senin (7/1/2019).

Lantas, pada hari Kamis PNS menggunakan pakaian bercorak batik khas Kayong Utara.

Hari Jumat, PNS menggunakan batik motif bebas.

Sedangkan, untuk pegawai Honorer, mereka diwajibkan menggunakan pakaian hitam-putih mulai Senin hingga Rabu.

Lantas, pada Kamis dan Jumat, seragam mereka sama dengan yang dikenakan PNS.

"Jadi, untuk PTT (Pegawai Tidak Tetap atau Honorer) tidak boleh menggunakan pakaian selain yang disebutkan tadi," ujar Hilaria.

Hilaria menyebut aturan terkait seragam kerja ini dalam rangka mendisiplinkan pegawai.

"Sampao sekarang (seragam) masih warna-warni," imbuh Hilaria. (BanjarmasinPost/Tribun Manado/Tribun Jabar)

PNS Bakal Dapat tambahan libur Selain Sabtu-Minggu, Jam Masuk Kerja Tak Lagi Jam 7 Pagi

POS-KUPANG.COM - Aparatur Sipil Negara atau PNS bakal semakin dimanja. Selain Gaji yang bertambah besar, PNS juga akan mendapatkan tambahan libur selain hari Sabtu dan Minggu.

Komisi Aparatur Sipil Negara ataui KASN sedang mengkaji skema jam kerja bagi PNS untuk memungkinkan mendapatkan tambahan libur selain Sabtu dan Minggu.

Komisioner KASN Waluyo Martowiyoto menjelaskan tambahan libur itu dimungkinkan tanpa harus mengurangi jam kerja.

Tambahan libur bagi PNS selain Sabtu dan Minggu ini merupakan salah satu konsep penerapan Flexible Working Arrangement (FWA).

Waluyo Martowiyoto mengatakan, tambahan libur ini nantinya dapat diberikan pada PNS namun dengan syarat memenuhi ketentuan waktu kerja di hari biasa.

"Konsep kerja biasanya dari 10 hari kerja 80 jam kerja bisa jadi 9 hari kerja tapi tetap 80 jam kerja. Jadi tiap dua minggu sekali ada libur, waktunya lebih banyak untuk keluarga, bisa setiap Jumat ganjil atau genap libur," ujar Waluyo di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (3/12/2019) seperti dikutip dari CNBC.

Waluyo mengatakan, pemberian tambahan libur ini merupakan bagian dari reward atau penghargaan pada PNS yang memiliki kinerja baik. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Pun sebaliknya, bagi PNS yang tak memenuhi standar penilaian akan mendapat semacam punishment.

Sejauh ini pemberian reward dan punishment tersebut sedang dalam penggodokan.

Menurut Waluyo, selain tambahan hari libur selain Sabtu dan Minggu, juga tengah dikaji konsep waktu kerja flesibel dan pemilihan tempat kerja bagi PNS.

Untuk waktu kerja fleksibel atau flexi working time, PNS dapat menyesuaikan jam masuk dan jam pulangnya.

Selama ini, PNS cenderung memiliki jam masuk dan jam pulang yang seragam. Namun dengan aturan ini, PNS dapat menyesuaikan dari jam masuknya.

"Jadi kalau biasanya masuk kerja ada yang jam 07.00 ada yang jam 08.30, sekarang dibuat kemungkinan jam masuk dan jam pulang beda," tuturnya.

Sementara untuk PNS yang dapat bekerja di mana saja dimungkinkan bagi PNS yang memenuhi standar penilaian kinerja baik.

Namun menurutnya hal itu tidak akan diterapkan di semua bidang kerja karena ada bagian seperti layanan publik yang tidak dapat fleksibel.

Satpol PP Lampung Utara melakukan razia PNS bolos di Pasar Dekon Kotabumi, bulan Agustus 2019 lalu. ()
Saat ini, bakal ada 7 instansi yang bakal jadi pilot project penerapan ini. Yaitu, BKN, Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan-RB, dan Kementerian PUPR.

Lebih jauh dijelaskan, tambahan libur di luar hari Sabtu dan Minggu bagi PNS ini merupakan konsep Flexible Working Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang fleksibel.

"Jadi umpamanya nih, kan konsep bekerja dari yang 10 hari kerja 80 jam kerja, bisa jadi 9 hari kerja tapi tetap 80 jam kerja. Jadi mungkin tiap 2 minggu sekali ada libur yang memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga. Jadi itu salah satu contoh (reward)," jelasnya.

Satpol PP Kota Jambi terjaring razia saat jam kerja keluyuran di pusat perbelanjaan. (TRIBUNJAMBI/EKO PRASETYO)
Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Sementara itu dikutip dari kominfo.go.id, pemerintah telah menyepakati 16 hari libur dan 4 hari cuti bersama pada tahun 2020.

Kesepakatan ini dilakukan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/8/2019) lalu.

Para menteri yang hadir dalam RTM itu antara lain Menteri PAN RB Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Para menteri menyetujui usulan libur nasional dan cuti bersama yang disampaikan oleh Menko PMK Puan Maharani. Hanya Menteri Agama yang meminta agar ke depan penyebutan Hari Raya Nyepi untuk Umat Hindu diganti menjadi ‘Hari Suci Nyepi’.

Para CPNS di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) NTT saat diambil sumpah dan janjinya sebagai PNS, di kantor tersebut, Kamis (26/6/2014). (POS KUPANG/NOVEMY LEO)
Menko PMK selanjutnya mengajak para menteri untuk menyimak ketentuan cuti bersama terutama untuk Hari Raya Idul Fitri terkait arus mudik dan balik Lebaran.

“Infrastruktur kita semuanya di tahun depan (2020, red). Insyaallah sudah lebih baik dari tahun ini, semoga tidak banyak kendala berarti dan pengamanan serta transportasi selama mudik dan balik juga berjalan dengan lancar,” kata Puan.

Menurut Menko PMK, pemilihan hari libur dan cuti bersama mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah dan Swasta. "Kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020 ini juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 10 Tahun 1971; dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara," jelasnya.

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang disepakati antara lain:
1 Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
25  Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
10 April, Wafat Isa Al Masih
1 Mei, Hari Buruh Internasional
7 Mei, Hari Raya Waisak 2564
21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
1 Juni, Hari Lahir Pancasila
31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI
20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti bersama sebagai berikut:
Tanggal 22, 26 dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa dan Rabu), Cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri.
Tanggal 24 Desember (Hari Kamis), Cuti Bersama untuk Hari Raya Natal.

Gaji PNS DKI Jakarta, Jatim dan Jateng

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menaikkan gaji PNS DKI Jakarta.

Rencananya, gaji PNS DKI Jakarta akan berbasis kinerja. Sehingga setiap PNS satu dengan yang lain besaran gajinya berbeda.

Bagi PNS di Pemprov DKI Jakarta dengan gelar Sarjana (S1) bakal bisa mendapatkan gaji mencapai Rp 20 juta per bulan.

"Sebelum saya sebutkan angkanya, jangan berharap dapat ini dan kerja nganggur ya," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hadir menjadi narasumber di acara Mata Najwa, Rabu (27/11/2019). 

"Kalau untuk S1 CPNS itu Rp 6,9 juta, take home pay. Gajinya Rp 2 juta kemudian TKD-nya Rp 4,8 juta," ujarnya.

Selanjutnya, Anies menyebut jika gaji PNS baru bakal naik hingga Rp 19 juta dalam setahun bekerja.

Nominal tersebut terbilang cukup besar lantaran banyaknya tunjangan kinerja daerah (TKD) yang didapat.

"Nanti ketika dia setelah 1 tahun menjadi PNS maka gajinya Rp 2,5 juta dan TKD-nya Rp 17 juta. Jadi Rp 19 juta," terang Anies.

Meski begitu, tak serta merta seluruh PNS baru bakal mendapatkan gaji Rp 19 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap gaji yang didapat PNS nantinya tergantung dari kinerja.

"Nah, Rp 19 juta itu jangan dibayangkan terima Rp 19 juta, bukan. Gajinya itu adalah Rp 2,6 juta. Yang ini adalah tunjangan kinerja, karena itu harus kinerjanya baik."

"Ketika kinerjanya hanya 50 persen, ya dapatnya hanya 50 persen. Jadi take home pay itu bukan maksimal 100 persen, itu maksimal yang didapat itu senilai Rp 17 juta, itu maksimal," kata Anies.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengatakan gaji PNS mencapai Rp 20 juta tersebut berlaku bagi lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang masuk di lingkungan Pemprov DKI.

“CPNS bergelar sarjana dengan lulusan IPDN yang masuk di Pemprov DKI Jakarta akan memiliki golongan III-A sebagai Penata Muda,” kata Chaidir, Selasa (19/11/2019), dikutip dari Wartakotalive.com.

Selain itu, perkiraan gaji tersebut bisa diterima apabila pegawai tersebut menduduki jabatan struktural sehingga akan bertambah.

Khusus DKI Jakarta, diberlakukan TKD sebesar Rp 17.370.000 sesuai standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum hingga teknis terampil.

"Sehingga total yang diterima oleh lulusan IPDN yang baru menjadi PNS 100 persen bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp 19.949.000," kata Chaidir, dikutip dari Kompas.com.

Peraturan yang mengatur tentang TKD tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2017 tentang TKD.

Berikut rincian besaran TKD jabatan pelaksana dan calon PNS:

1. Teknis Ahli, Rp 19.710.000

2. Teknis Terampil, Rp 17.370.000

3. Administrasi Ahli, Rp 15.300.000

4. Administrasi Terampil, Rp 13.500.000

5. Operasional Ahli, Rp 11.610.000

6. Operasional Terampil, Rp 9.810.000

7. Pelayanan Ahli, Rp 8.010.000

8. Pelayanan Terampil, Rp 7.470.000

9. Calon PNS, Rp 4.860.000

Gaji Pokok

Dikutip TribunTernate.com dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedelapan Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, PNS dengan pengalaman kerja nol tahun akan menerima gaji Rp 1.560.800 untuk golongan IA, Rp 1.704.500 untuk IB, Rp 1.776.600 untuk IC, dan Rp 1.815.800 untuk ID.

Sementara PNS dengan pengalaman kerja nol tahun yang gajinya tertinggi adalah golongan IVE yakni sebesar Rp 3.593.100.

Meski gaji pokoknya tergolong kecil, namun PNS akan menerima banyak tunjangan kinerja.

Bahkan, di beberapa instansi, tunjangan tersebut bisa berkali-kali lipat dari gaji pokoknya.

Jumlah tunjangan pun berbeda antara pusat dan daerah.

"Tergantung instansi masing-masing. Tunjangan kinerja di Jakarta pun berbeda dengan yang NTB," kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, dilansir dari Kompas.com.

Berikut rincian gaji PNS tanpa pengalaman kerja (sebagai PNS) yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019:

Golongan I

PNS golongan I biasanya diperuntukkan bagi PNS yang berpendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

IA : Rp 1.560.800

IB : Rp 1.704.500

IC : Rp 1.776.600

ID : Rp 1.815.800

Golongan II

PNS golongan II biasanya dijabat oleh pegawai yang berpendidikan SLTA/sederajat hingga D-III.

IIA : Rp 2.022.200

IIB : Rp 2.208.400

IIC : Rp 2.301.800

IID : Rp 2.399.200

Golongan III

Gaji pegawai golongan III diperuntukkan bagi lulusan sarjana (S-1 hingga S-3).

IIIA : Rp 2.579.400

IIIB : Rp 2.688.500

IIIC : Rp 2.802.300

IIID : Rp 2.920.800

Golongan IV

IVA : Rp 3.044.300

IVB : Rp 3.173.100

IVC : Rp 3.307.300

IVD : Rp 3.447.200

IVE : Rp 3.593.100.

Jawa Timur dan Jawa Tengah

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan nantinya gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jawa Timur dalam tahun pertama sebesar Rp 12 juta.

Sehingga, Khofifah mengharapkan adanya kerja yang profesional dari para PNS.

Selain itu, dengan pemberian gaji yang besar diharapkan PNS bisa percaya diri dalam bekerja.

"Di Jawa Timur, PNS tahun pertama hampir Rp 12 juta," kata Khofifah di Studio Trans 7, Rabu (27/11/2019), dikutip dari YouTube Najwa Shihab.

"Oleh karena itu kerja-kerja profesional menjadi bagian penting yang kita tuntut, supaya juga lebih confident," jelasnya.

Ia juga menyebut, jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menjadi tempat untuk dedikasi kepada negara.

"Saya ingin memberitahukan, bahwa ini adalah tempat terbaik untuk mereka mendedikasikan diri, dan seluruh potensi diri efektif yang dimiliki," katanya.

Khofifah juga mengaku senang jika banyak pelamar seleksi CPNS tertarik mendaftar di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ya Khofifah mengatakan, bahwa pemerintah Jawa Timur menawarkan jargon 'Cetar' yaitu Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, dan Responsif.

Sehingga diharapkan CPNS yang terpilih bisa menyesuaikan dengan jargon tersebut.

"Saya yang senang, kalau mereka tertarik ke Jawa Timur, kami menawarkan 'Cetar'," kata Khofifah

"Mereka siap kerja cepat, mereka siap kerja efektif efisien, mereka harus tanggap, harus transparan, akuntabel, dan mereka harus responsif," jelasnya.

Khofifah mengatakan bahwa sudah ada sekitar 59.000 orang yang mendaftar di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilihat dari data Badan Kepegawaian Negara ( BKN).

Ia mengharapkan CPNS yang terpilih bisa seiring dengan jargon tersebut.

"Saya berharap yang sekarang mendaftar, itu sudah 59.000-an ya konfirmasi dari BKN," ungkapnya.

"Saya harap mereka beriringan dengan tagline-nya Jawa Timur yang Cetar," jelas Khofifah.

Khofifah menyebut jika para CPNS ingin menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasti mereka sudah mempersiapkan potensi yang dimiliki.

"Tagline kami cetar, jadi mereka jika ingin di Jawa Timur, pasti mereka sudah sounding untuk berekspektasi lebih banyak, mengaktualisasi potensi lebih bagus," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku akan memberi tawaran jika para CPNS yang terpilih bisa memiliki beberapa kompetensi.

Ia ingin PNS yang akan terpilih bisa mempunyai sebuah integritas, inovasi, dan juga melakukan kreasi.

Ganjar mengimbau para pendaftar CPNS yang tidak memiliki kemampuan seperti di atas, lebih baik tidak mendaftar.

"Kalau tawaran saya, saya pasti tawarkan, kamu berintegritas tidak, kamu bisa berinovasi tidak, kamu bisa berkreasi atau tidak, kalau tidak jangan daftar aja," jelas Ganjar.

Menurutnya, pelamar CPNS 2019 tertarik untuk mengikuti seleksi CPNS dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan.

Selain itu, juga karena sebelumnya pemerintah sudah lama tidak membuka pendaftaran CPNS.

"Pertama pasti kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, kedua penerimaan CPNS dulu kan penundaannya cukup lama," ujar Ganjar

Ganjar juga menyebut, adanya semangat dari CPNS untuk menunjukkan kontribusinya kepada negara.

Menurutnya, para peserta seleksi ingin melakukan sebuah perubahan besar jika menjadi pegawai negeri sipil.

"Ketiga, barangkali ada semangat teman-teman calon PNS ini yang dia ingin melakukan kontribusi, untuk sebuah perubahan besar," kata dia.

Ganjar menyinggung aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa, ia ingin para mahasiswa yang melakukan aksi demo bisa memberikan kontribusinya.

"Dulu yang demo, sekarang kita minta untuk apa bisa berkontribusi," ujar Ganjar.

Jadwal Rekrutmen CPNS 2019

Rekrutmen CPNS 2019 molor dari rencana semula.

Awalnya, BKN menyebut seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2019 bakal digelar pada Desember 2019.

Namun informasi terkini dari Kemenpan RB menyatakan SKD CPNS 2019 akan digelar pada bulan Fabruari 2020.

Dikutip Bangkapos.com dari Tribunjogja.com, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenpanRB, Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan tahapan seleksi CPNS 2019 mulai awal pendaftaran hingga pengumuman berlangsung selama tujuh bulan.

Setiawan mengatakan untuk penetapan formasi masih berlangsung hingga akhir bulan September 2019.

Pengumuman penerimaan CPNS 2019 akan dilakukan pada akhir Oktober 2019 di minggu keempat.

"Start pengumuman Oktober sampai November 2019 kurang lebih 15 hari lamanya pengumuman. Pendaftaran bisa dimulai November 2019" ujarnya di sela-sela acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 BKN di Hotel Marriott, Yogyakarta Rabu (25/9/2019).

"Kami memberikan masa sanggah di Januari 2020," katanya.

Lanjutnya, pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Januari 2020 sedangkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Februari 2020.

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan pada Maret 2020. Untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Bulan Maret 2020.

"Dan integrasi nilai SKB dan SKD berakhir di April 2020," jelasnya.

Jadwal Lengkap Rekrutmen CPNS 2019

Pengumuman : Oktober & November 2019

Pendaftaran : November 2019

Pengumuman hasil seleksi administrasi: Desember 2019

Pengumuman jadwal SKD: Januari 2020

Pelaksanaan SKD : Februari 2020

Pengumuman hasil SKD: Maret 2020

Pelaksanaan SKB: Maret 2020

Integrasi nilai : April 2020

Persaingan Pelamar di Pusat dan Daerah

Kuota total untuk CPNS 2019 sejumlah 197.111 orang.

Kuota tersebut terbagi dua, untuk pusat atau kementerian / lembaga sebanyak 37.854 orang.

Sementara untuk daerah atau CPNS pemerintah daerah sebanyak 159.257 orang.

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 BKN di Hotel Marriot, Yogyakarta pada Rabu (25/9/2019) dilansir Bangkapos.com dari Tribun Jogja, menjelaskan formasi CPNS 2019 terdiri dari formasi umum dan khusus.

Formasi khusus ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi memiliki nilai cumlaude, warga negara Indonesia (WNI) yang tergolong diaspora atau tinggal dan bekerja di luar negeri, putra-putri Papua dan Papua Barat, serta penyandang disabilitas.

Dwi Wahyu menjelaskan saat ini pemerintah tengah memperbaiki komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, saat ini komposisi ASN masih didominasi tenaga administrasi umum.

"Kita ingin ubah, yang akan kita prioritaskan adalah tenaga teknis yan mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan daerah."

"Terutama guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya untuk pembangunan SDM dan infrastruktur," terang dia.

Untuk formasi CPNS 2019 untuk daerah, Dwi Wayu menjelaskan akan lebih banyak guru dan tenaga kesehatan.

Meski formasi CPNS kementerian / lembaga dan CPNS daerah belum diumumkan, sebaiknya calon pelamar mulai sekarang coba mengintip peta peluang lulus CPNS 2019.

Satu di antara caranya adalah melihat kementerian / lembaga dan daerah mana saja yang paling banyak diincar calon pelamar. Logikanya, semakin banyak saingan, maka persaingan juga semakin ketat. Peluang untuk lulus pun menjadi lebih kecil.

Jadi calon pelamar mesti pandai-pandai melihat peluang, dengan cara memilih mendaftar pada kementerian / lembaga yang sedikit pelamarnya. Ini bisa dilihat dari data jumlah pelamar pada rekrutmen CPNS 2018 lalu.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan membocorkan data beberapa instansi pusat yang persaingannya ketat pada tes CPNS 2018.

Instansi tersebut yakni, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, dan Kementerian PUPR.

Namun, Ridwan mengingatkan data statistik instansi pusat yang paling diminati pada seleksi CPNS 2018 itu belum tentu terjadi lagi pada tes CPNS 2019 ini.

Dilansir dari Tribunkaltim.co (grup Bangkapos.com), BKN pada tahun 2018 lalu mengungkap data jumlah pelamar yang diminati peserta seleksi CPNS 2018.

1. Kemenkumham :

487.071 pelamar

2. Kementerian Agama:

265.264 pelamar

3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

62.593 pelamar

4. Kejaksaan Agung:

50.823 pelamar

5. Kementerian Perhubungan:

37.717 pelamar

Di samping itu, ada pula kementerian/lembaga yang jumlah pelamarnya paling sedikit, yaitu :

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal:

843 pelamar

2. Sekretariat Jenderal MPR:

771 pelamar

3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:

697 pelamar

4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan:

667 pelamar

5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

657 pelamar

BKN juga memilah data instansi Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah pelamar tertinggi dan terendah pada rekrutmen CPNS 2018.

Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:

1. Provinsi Jawa Timur:

63.186 pelamar

2. Provinsi Jawa Tengah:

56.213 pelamar

3. Provinsi DKI Jakarta:

33.773 pelamar

4. Provinsi jawa Barat:

29.709 pelamar

5. Provinsi DI Yogyakarta:

20.759 pelamar

Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara:

3.127 pelamar

2. Provinsi Sulawesi Utara:

2.916 pelamar

3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

2.805 pelamar

4. Provinsi Maluku :

2.644 pelamar

5. Provinsi Sulawesi Tengah:

1.712 pelamar

Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:

1. Kota Bandung:

19.169 pelamar

2. Kabupaten Deli Serdang:

13.941 pelamar

3. Kota Palembang:

13.370 pelamar

4. Kabupaten Bandung:

12.853 pelamar

5. Kabupaten Cirebon:

12.519 pelamar

Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:

1. Kota Bukittinggi:

759 pelamar

2. Kota Padang Panjang:

701 pelamar

3. Kota Lubuk Linggau:

571 pelamar

4. Kabupaten Sigi:

482 pelamar

5. Kota Gunung Sitoli:

154 pelamar

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah dan DPR Sepakat Akan Hapus Tenaga Honorer, Seperti Apa Detailnya?",

 
Halaman sebelumnya
Tags
nasib
tenaga honorer
ditentukan Tahun 2023
PNS
diberhentikan
info lengkap
POS-KUPANG.COM
https://kupang.tribunnews.com
Berita Populer
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved