Pro Kontra Penghapusan Tenaga Honorer NTT, Pejabat Beda Sikap, Pegawai Mulai Cemas

Selain mengundang pro kontra sejumlah pejabat di NTT, keputusan itu membuat tenaga honorer cemas

Pro Kontra Penghapusan Tenaga Honorer NTT, Pejabat Beda Sikap, Pegawai Mulai Cemas
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Tenaga honorer bertemu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Senin (22/10/2018). 

Domu menyebut jumlah tenaga honorer di Sumba Timur dan sudah terdaftar di BPJS sebanyak 2.228 orang. Gaji sesuai dengan UMP, Rp 1.950.000/bulan.

8 Icon Baru Kota Kupang dan Filosofinya

"Kalau soal berapa gaji mereka setahun tinggal kalikan saja Rp 1.950.000 x 2.228 x 12 itulah totalnya. Ditambah lagi dengan BPJS mereka 3 persen dari gaji mereka dibayar oleh pemda," jelas Domu saat ditemui di Waingapu, Rabu (22/1/2020).

Dia menegaskan, pemda akan tetap mengikuti penghapusan tenaga honorer yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, ia berharap pemerintah mencarikan solusi yang tepat bagi tenaga honorer.

"Mereka semua punya keluarga, ada istri, suami maupun anak. Kalau soal kebutuhan terhadap tenaga mereka, ya saya dapat katakan karena kita butuhkan jadi kami angkat mereka. Contohnya guru honorer, kami angkat mereka karena kekurangan tenaga guru PNS, kalau dikatakan kita stop untuk terima tenaga honorer ya kami sudah stop dari tahun 2018," ujar Domu.

Ramalan Zodiak Cinta Sabtu 25 Januari 2020, Libra Stabil, Virgo Jatuh Cinta, Gemini Menyenangkan

Bupati Ende, Drs Djafar Achmad menegaskan, Pemda Ende tidak akan menghapus tenaga honorer yang telah masuk dalam data base. Sedangkan merekrut tenaga honorer baru tidak dilakukan.

Menurut Bupati Djafar keberadaan tenaga honorer yang telah masuk dalam data base BKN cukup membantu Pemda Ende.

"Kalau yang saya ikuti adalah memang tenaga honorer akan dihapus namun itu bukan berarti menghentikan tenaga honorer yang sekarang ada namun dialihkan menjadi ASN maupun PPPK sehingga tidak ada lagi tenaga honorer," kata Bupati Djafar di Ende, Rabu (22/1/2020).

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 25 Januari 2019 Virgo Penuh Amarah Libra Bergairah Zodiakmu? Cek Sekarang

Sebelumbnya, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ramalan Zodiak Hari ini Jumat 24 Januari 2020: Taurus Temukan Cinta, Libra Akan Sukses Besar

Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.

Masih Butuh

Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Fransiskus Tilis mengatakan pemerintah masih membutuhkan tenaga honorer. Ia beralsan pemda kekurangan pegawai negeri sipil (PNS).

Tim Taman Nasional Matalawa Turun Lokasi Mengecek Buaya di Warambadi Palanggai, Sumba Timur

"Untuk sementara, pemerintah daerah sangat membutuhkan mereka. Karena kita masih kekurangan pegawai. Dengan terbatasnya formasi pegawai, maka untuk sementara tenaga honorer kita masih butuh," kata Fransiskus di Kefamenanu, Rabu (22/1/2020).

Fransiskus mengakui, memang ada kesepakatan antara KemenPAN-RB, BKN dan DPR RI penghapusan tenaga honorer. Namun, pihaknya harus mengakui masih membutuhkan tenaga honorer.

"Jadi kita masih butuh. Karena formasi CPNS kita kan terbatas, kecuali apabila seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PNS baru tidak ada pengangkatan lagi," ungkapnya.

Lihat Detik-detik Saat Munculnya Buaya di Warambadi Palanggai, Sumba Timur

Menurut Fransiskus, apabila nantinya tenaga honorer dihapus maka banyak tenaga guru berhenti dan hal itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Jek Benu menilai keberadaan tenaga honorer atau kontrak sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Dia mencontohkan, di UPT Kebersihan ada 48 tenaga honor yang semuanya bekerja sebagai petugas kebersihan lapangan. Setiap harinya, para petugas kebersihan tersebut harus menyapu jalan dan mengangkut sampah yang berada di TPS untuk diangkut ke TPA.

Wah, Sahrul Gunawan Ternyata Pernah Naksir Nafa Urbach lho, Titip Salam Lewat Sosok ini

"Kalau mereka yang honor di kebersihan diberhentikan maka siapa yang mau sapu jalan, kasih bersih got dan angkut sampah lagi? Saya kira keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga kebersihan Kota SoE," ucap Jek saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/1/2020).

Mengenai gaji tenaga honorer, Jek mengatakan besaran disesuaikan dengan UMR Provinsi NTT, yaitu Rp1,8 juta. Gaji tenaga kebersihan dibayarkan rutin setiap bulan dari alokasi belanja pegawai yang bersumber dari APBD.

Menjadi PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) Kabupaten Nagekeo, Thomas Koba mengatakan, tidak ada tenaga honorer di lingkup Pemerintah Daerah Nagekeo.

Kasus Pembunuhan Imer Nenabu Oleh Robinson Timaubas di Kualin Bermotif Balas Dendam

Menurutnya, tenaga honorer sudah diarahkan menjadi PPPK. "Kita tidak ada. Tidak ada lagi honorer. Nomenklaturnya sudah tidak ada lagi tentang honorer. Kita fokus PPPK dan CPNS," tandas Thomas, Rabu (22/1/2020).

Thomas menyampaikan pada tahun 2019 sudah ada 29 peserta honorer (PPL) sudah mengikuti tes PPPK. Ada 28 orang dinyatakan lulus. Saat ini sedang menunggu instruksi lanjutan dari Menpan-RB dan BKN. "Itu kita terus menunggu Perpres, sudah berulang kami tanya ke Menpan dan BKN," ujar Thomas.

Ia berharap pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan Perpres terkait PPPK sehingga cepat terealisasi dengan baik. Menurutnya tes PPPK nantinya akan terpusat seperti pelaksanaan tes CPNS.

Wow! Segini Uang Bulanan Nia Ramadhani dari Ardie Bakrie, Lebih Tinggi dari Honor Artis Papan Atas

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mendapat informasi tentang rencana penghapusan tenaga honorer. "Tidak ada pemberitahuan, mungkin yang dimaksud tenaga kontrak pusat," kata Plt Sekda Manggarai Barat, Ismail Surdi saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2020).

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Manggarai Barat, Sebastianus Wantung. "Belum ada," kata Sebas melalui pesan WhatsApp.

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Edistasius Endi juga mengaku belum mendengar informasi penghapusan tenaga honorer.

Cerita Mukhlis Sopir Pikap yang Berhasil Selamat Saat Mobil Terjun ke Jurang Sedalam 10 Meter

Andre Koreh Pimpin PII Cabang Kupang, PII Pusat-Undana Kupang Tanda Tangan MoU

"Untuk sementara kami belum mendapat informasi tentang penghapusan secara bertahap terhadap tenaga honor di instansi pemerintah. Bisa saja itu sedang dibahas di tingkat pusat," kata Edistasius.

Dia berharap agar bila benar akan dihapus maka semoga tetap ada solusi lain sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. (cr3/din/ser/jen/rob/gg/mm/kompas.com)

Penulis: Dion Kota
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved