Pro Kontra Penghapusan Tenaga Honorer NTT, Pejabat Beda Sikap, Pegawai Mulai Cemas

Selain mengundang pro kontra sejumlah pejabat di NTT, keputusan itu membuat tenaga honorer cemas

Pro Kontra Penghapusan Tenaga Honorer NTT, Pejabat Beda Sikap, Pegawai Mulai Cemas
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Tenaga honorer bertemu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Senin (22/10/2018). 

Sikap Bupati

Bupati Belu, Willybrodus Lay mengatakan, pemerintah daerah akan mentaati kebijakan nasional termasuk kebijakan menghapus tenaga honorer di intansi pemerintah.

"Sebagai pemerintah daerah kita taat pada kebijakan pemerintah pusat karena itu kebijakan nasional. Kalau pemerintah pusat bilang hapus, kita setuju. Nanti saya surati ke semua jajaran pemerintah kabupaten," kata Bupati Willy Lay saat dikonfirmasi di Atambua, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, kebijakan penghapusan tenaga honor sudah dipikirkan secara matang. "Karena sudah ada ASN (Aparatur Sipil Negara) ditambah lagi honorer. Bisa saja pemerintah ingin mengoptimalkan tenaga ASN yang ada," ujarnya.

Bobby Lianto: The Giant Cross seperti Patung Tidur

Di Belu, lanjut Bupati Willy, masih ada tenaga kontrak daerah karena sudah termuat dalam perda, sebanyak 200 orang. Apabila sudah ada keputusan pemerintah untuk menghapus maka pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk guru kontrak di tahun 2021.

"Kebijakan itu mungkin belum berlaku tahun 2020 jadi kita tetap laksanakan karena tenaga kontrak daerah sudah ada dalam perda. Kalau tahun 2020 sudah diputuskan untuk hapus maka kita tidak alokasikan lagi anggarannya tahun 2021," tandasnya.

Mengenai kinerja tenaga kontrak, Bupati Willy mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi untuk mengetahui kinerjanya. Bagi tenaga kontrak yang kinerjanya tidak bagus bisa diberhentikan.

Pemkot Kupang Tata Tiga Kawasan Jadi Icon Baru, Butuh Anggaran Rp 104 Miliar, Begini Tanggapan PKL

Bupati Sumba Timur Drs Gidion Mbilijora juga sepakat dengan rencana penghapusan tenaga honorer asalkan ada solusi terbaik.

"Sepakat kalau mau dihapus tapi harus ada solusi oleh pemerintah pusat apakah diangkat secara bertahap sebagai CPNS atau PPPK," tulis Gidion lewat pesan WhatsApp, Rabu 22/1/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, MSi pasrah dan berharap agar pemerintah pusat mencarikan solusi yang tepat bagi tenaga honorer.

Halaman
1234
Penulis: Dion Kota
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved