Pro Kontra Penghapusan Tenaga Honorer NTT, Pejabat Beda Sikap, Pegawai Mulai Cemas

Selain mengundang pro kontra sejumlah pejabat di NTT, keputusan itu membuat tenaga honorer cemas

Pro Kontra Penghapusan Tenaga Honorer NTT, Pejabat Beda Sikap, Pegawai Mulai Cemas
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Tenaga honorer bertemu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Senin (22/10/2018). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat menghapus tenaga honorer.

Selain mengundang pro kontra sejumlah pejabat di Nusa Tenggara Timur (NTT), keputusan itu membuat tenaga honorer cemas. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan.

Kecemasan itu, di antaranya disampaikan guru honorer, Bendelina Wadu, SPd dan Ismail Fernandes. "Bagi saya secara pribadi bukan apatis. Kalau bisa apa yang telah direncanakan oleh pemerintah yang dinilai baik maka dilaksanakan," kata Bendelina di Kupang, Rabu (22/1/2020).

Warga Tionghoa NTT Sambut Imlek: Atur Tempat Berdoa, Pasang Pernak Pernik Hingga Siapkan Angpao

Bendelina merupakan guru honorer di SD Inpress Naikoten 1 Kota Kupang. Ia menjadi guru sejak tahun 2013. Setiap hari, Bendelina efektif mengajar 6 jam, dimulai pukul 07.00 Wita.

"Saya kerja sampai jam 12. Setelah mengajar harus selesaikan administrasi dan kami baru bisa pulang jam 1 (pukul 13.00 Wita) supaya dihitung 8 jam kerja," bebernya.

Ia menyarankan, pemerintah memikirkan nasib guru honorer yang hendak diberhentikan. "Apakah akan disediakan pekerjaan sebagai solusi alternatif karena ada honorer yang sudah tua dan ada yang sudah berumah tangga," ucapnya.

Gubernur NTT: Kalau Pemimpin Bodoh dan Pemalas, Daerahnya Tertinggal Terus

Menurut Bendelina, alangkah baiknya honorer yang sudah diberhentikan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bendelina memperoleh gaji Rp 400 ribu per bulan. "Kalau gaji kami semua guru honorer di sini sama yaitu Rp 400 ribu, itu dari dana BOS sebesar 15 persen yang dibagi ke guru honorer per semester," sebut Bendelina.

Rekan Bendelina, Ismail Fernandes berharap penghapusan tenaga honorer dipertimbangkan lagi.

"Saya pikir kebijakan itu perlu dipertimbangkan kembali karena pada dasarnya guru honorer perlu tahu kapasitas dari guru honorer itu seperti apa," kata Ismail.

Rentetan Aksi Brutal Robby, Serang Sang Ayah dan Adik Hingga Tewaskan Keponakannya

Halaman
1234
Penulis: Dion Kota
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved