Kadis PRKP : Keberadaan Tenaga Honorer Penting

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten TTS, Jek Benu menilai keberadaan tenaga honorer atau kontrak di Dinas

Kadis PRKP : Keberadaan Tenaga Honorer Penting
Pos Kupang.com/Dion Kota
Kadis PRKP Kabupaten TTS, Jakob Benu 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota

POSKUPANG. COM, SOE - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten TTS, Jek Benu menilai keberadaan tenaga honorer atau kontrak di Dinas PRKP sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Dirinya mencontohkan, di UPT Kebersihan yang berada di bawah Dinas PRKP terdapat 48 tenaga honor yang semuanya bekerja sebagai petugas kebersihan lapangan. Setiap harinya, para petugas kebersihan tersebut harus menyapu jalan dan mengangkut sampah yang berada di TPS untuk diangkut ke TPA.

" Kalau mereka yang honor di kebersihan diberhentikan maka siapa yang mau sapu jalan, kasih bersih got dan angkut sampah lagi. Saya kira keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga kebersihan kota Soe," ungkap Jek kepada pos kupang.com, Rabu (22/1/2020) di ruang kerjanya.

Terkait besaran gaji para tenaga honor tersebut, Jek mengatakan besaran disesuaikan dengan UMR Propinsi NTT yaitu 1,8 juta. Gaji tenaga kebersihan dibayarkan rutin setiap bulan dari alokasi belanja pegawai yang bersumber dari APBD.

" Gajinya kita sesuaikan dengan UMR. Tiap bulan kita bayarkan rutin," ujarnya.
Terpisah, Gerson, tenaga kontrak di Dinas Pariwisata yang bertugas menjaga taman bu'at mengaku keberatan dengan wacana penghapusan tenaga kontrak tersebut. Pasalnya, ia bersama keluarganya bergantung dari penghasilan sebagai tenaga kontrak.

Jika memang terpaksa harus dihapus, dirinya meminta pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan alternatif agar ia bersama tenaga kontrak lainnya tidak harus merantau untuk mendapatkan pekerjaan.

" Kami yang hanya tamat SMA terus usia sudah 30-an ini mau kerja apa kalau pemerintah hapus tenaga kontrak. Terpaksa kami harus merantau untuk bisa dapat kerja. Kalau hanya di TTS tidak bisa dapat kerja. Mau buka usaha juga susah di kabupaten TTS ini," keluhnya.

Terkait gajinya, Gerson mengaku, digaji 1,5 juta perbulannya. Gaji tersebut diterima tiga bulan sekali.
Sebagai tenaga kontrak, Gerson dituntut harus bekerja 7 hari Seminggu.
" Kami di sini kerja Senin sampai Minggu. Tidak ada libur pak. Justru kalau libur tempat wisata ramai jadi kami harus jaga. Kalau tidak masuk harus ijin langsung ke kantor," pungkasnya. (din)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved