DPRD NTT Sesalkan Tenggelamnya Kapal Plataran Phinisi Bali di Labuan Bajo

memperhatikan kejadian tenggelamnya Kapal Plataran Phinisi yang mengakut Wisatawan rombongan jurnalistik presiden Joko Widodo di Labuan Bajo, maka DPR

DPRD NTT Sesalkan Tenggelamnya Kapal Plataran Phinisi Bali di Labuan Bajo
POS KUPANG/ISTIMEWA
Kapal yang tenggelam 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - DPRD NTT menyesalkan kasus tenggelamnya kapal Plataran Phinisi Bali di Labuan Bajo, Selasa (21/1/2020).

Kapal ini tenggelam di sekitar Pulau Kukusan dan Pulau Bidadari.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat, Rabu (23/1/2020).
Menurut Yohanes, memperhatikan kejadian tenggelamnya Kapal Plataran Phinisi yang mengakut Wisatawan rombongan jurnalistik presiden Joko Widodo di Labuan Bajo, maka DPRD NTT sangat menyesalkannya.

"Kami merasa menyesal atas terjadinya kecelakaan kapal yang diatur oleh management Plataran yang sudah kuat dan moderen. Tentu kita semua mengetahui bahwa Plataran Groups merupakan perusahaan yang berkelas secara nasional dan dipercaya oleh khalayak Nusantara," kata Yohanes.

Dijelaskan, meski begitu dalam menjalankan bisnis atau usahanya tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada publik,dimana hampir kurang lebih lima tahun tidak mengurusi izin berlayar.

"Bisa dibayangkan berapa kerugian daerah atau negara setiap hari kalau kapal ini harus berlayar melayani wisatawan ke destinasi yang ada di Taman Nasional Komodo (TNK)," katanya.

anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT ini mengatakan, kondisi itu sama artinya dengan melakukan korupsi, karena itu sebagai pengurus ASITA NTT tentu merasa prihatin.

"Kami prihatin, sebab tidak memberikan contoh yang baik terhadap kewajiban dan hak warga negara," katanya.
Dugaan lain, menurut Wakil Ketua ASITA NTT, apa memang sengaja hal ini dibiarkan atau ada sejumlah kewajiban lewat lorong - lorong gelap yang disetor kepada petugas atau para pihak yang mempunyai otoritas.

"Aneh bin ajaib kami di PT. Oceania World Travel NTT saja kalau menggunakan kapal tour disekitar TNK, maka langkah pertama yang ditanya apakah kelengkapan izin dan surat-surat kapal ada atau sudah beres, kalau tidak beres kita tidak bisa tour karena ada petugas yang menangani bidang tersebut," katanya.

Dikatakan, sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB NTT, pihaknya berharap dengan kunjungan presiden Joko Widodo yang berkantor di Labuan Bajo selama 2 hari memberikan arti dan makna bahwa negara tidak main-main dengan upaya memajukan pariwisata di NTT.

BREAKING NEWS: Sikka  KLB Demam Berdarah

"Dengan dasar itu, para pelaku bisnis pariwisata, Pemerintahan Daerah provinsi NTT dan kabupaten Manggarai Barat serta masyarakat harus mendukung yang benar dan sesuai aturan,mumpung ini masih awal dan masih bisa saling kontrol," ujar Ketua DPC PKB Manggarai Timur. Dia juga mengharapkan, di masa yang akan datang

Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat harus punya cara dan kewenangan yang bisa mengakali semua problem yang terjadi di kabupaten wisata internasional tersebut.

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved