Dinas Pariwisata Pariwisata Kabupaten TTS Terancam Tak Bisa Kelolah Taman Bu'at, Ini Penyebabnya

Kepala UPT Kehutanan Kabupaten TTS, Frans Fobia mengatakan, hingga saat ini proses pembicaraan terkait ijin pemanfaatan kawasan hutan sebaga

Dinas Pariwisata Pariwisata Kabupaten TTS Terancam Tak Bisa Kelolah Taman Bu'at, Ini Penyebabnya
Pos Kupang.com/Dion Kota
gapura masuk taman bu'at, Soe 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE - Kepala UPT Kehutanan Kabupaten TTS, Frans Fobia mengatakan, hingga saat ini proses pembicaraan terkait ijin pemanfaatan kawasan hutan sebagai taman rekreasi bu'at, antara Pemda TTS dan UPT Kehutanan masih terus dilakukan. Namun hingga saat ini belum ditentukan pola pemanfaatan kawasan hutan tersebut, apakah dengan proses ijin ataukah dengan melakukan MoU.

" Minggu lalu saya sudah bicara dengan pak kadis pariwisata terkait proses perijinan pemanfaatan kawasan untuk dijadikan taman rekreasi bu'at. Namun belum bisa diambil suatu keputusan karena harus menunggu arahan dari pak bupati. Saya juga ada rencana mau ketemu langsung dengan beliu untuk membahas hal ini, namun saat ini beliu masih berada di luar daerah," ungkap Frans kepada pos kupang.com, Rabu (22/1/2020) di ruang kerjanya.
Jika pemanfaatan kawasan hutan ditempuh melalui proses ijin lanjut Frans, hal itu akan memakan waktu lama karena harus langsung ke kementerian kehutanan. Untuk itu, dirinya menyarankan pola kerja sama dalam bentuk MoU dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

Namun, jika dilakukan dalam bentuk kerjasama maka Dinas Pariwisata tidak bisa mengelola obyek wisata taman bu'at. Karena sesuai amanat UU, kerja sama tersebut hanya bisa dilakukan dengan BUMD, koperasi, kelompok usaha masyarakat, UMKM atau pihak swasta.

BREAKING NEWS : Kapal Wisata Plataran Phinisi Bali Tenggelam di Labuan Bajo

" Kalau kita pakai pola kerja sama, maka dinas tidak bisa kelola obyek wisata bu'at. Bupati harus menunjuk apakah itu koperasi, BUMD, Kelompok masyarakat atau pengusaha untuk mengelola obyek wisata bu'at. Nanti MoU kita dengan pihak tersebut, sementara Bupati sebagai pihak yang mengetahui," jelasnya.

Jika pola kerja sama yang diambil dikatakannya, maka Pemda TTS melalui Bupati TTS harus membuat permohonan yang disertai dengan rencana pemanfaatan kawasan hutan sebagai obyek wisata. Didalam Permohonan tersebut, bupati sudah mencantumkan pihak yang akan mengelola obyek wisata taman bu'at.

Permohonan ini ditujukan langsung kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jika disetujui, barulah akan dimuat MoU yang didalamnya memuat hak dan kewajiban baik dari UPT Kehutanan maupun dari pihak yang akan memanfaatkan kawasan hutan,
termaksud didalamnya terkait bagi hasil keuntungannya baik dengan pemerintah pusat maupun propinsi.

" Harus ada bagi hasil untuk pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Sejauh ini Pemda TTS dalam pemanfaatan kawasan hutan sebagai taman bu'at belum memberikan bagi hasil apa pun, baik untuk propinsi maupun pemerintah pusat," pungkasnya.(din)

gapura masuk taman bu'at, Soe
gapura masuk taman bu'at, Soe (Pos Kupang.com/Dion Kota)
Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved