Opini Pos Kupang

Kolegialitas Korupsi Elite dan Politik Perlawanan

Mari membaca Opini Pos Kupang berjudul: Kolegialitas Korupsi elite dan Politik Perlawanan

Kolegialitas Korupsi Elite dan Politik Perlawanan
Dok
Logo Pos Kupang

Apa mau dikata, itulah faktanya. Sepertinya nyaris tak ada lembaga tinggi negara yang luput dari jeratan korupsi saat ini. Celakanya lagi, hukum, selain tidak memberikan efek jera, juga terlibat banyak dalam korupsi.

Tampaknya, karena korupsi itu sudah menjadi perilaku banal dalam institusi-institusi dan lembaga-lembaga negara, elite tidak takut lagi untuk melakukan korupsi secara terang-terangan.

Sejumlah pejabat dan elite politik yang ditersangkakan dan dipidanakan belakangan ini tentu memberikan kesan publik bahwa korupsi itu bukan lagi sesuatu yang dianggap haram secara politik, tetapi biasa-biasa saja.

Apa yang seharusnya haram dan tabu dilakukan malah dianggap sebagai sesuatu yang `wajar' dan biasa-biasa saja. Korupsi sudah menjadi perilaku biasa di kalangan elite dan nyaris tak ada lagi rasa takut. Inilah yang oleh Friedrich Nietzsche sebut sebagai "umwertung aller Werte"-penjungkirbalikan nilai-nilai. Mungkin tak ada ungkapan yang lebih tepat daripada adagium ini guna melukiskan kondisi etika kehidupan berbangsa kita saat ini. Ada semacam banalitas pada level kesadaran dan aksi dalam diri elite kita saat ini.

Global Wealth Report 2018 menyebutkan, satu persen terkaya Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada 2017. Sementara 10 persen orang terkaya menguasai 75,3 persen kekayaan nasional. Posisi Indonesia 2018 terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India. Sekitar dua pertiga kekayaan orang terkaya Indonesia berasal dari sektor kroni. Indeks crony capitalism Indonesia di urutan ketujuh terburuk di dunia.

Peringkat ini terus memburuk dari ke-18 tahun 2010 dan ke-8 tahun 2014. Seluruh pengalaman empiris itu memberi pelajaran penting, yaitu melekatnya struktur dan kultur korup dalam bangun politik-ekonomi Indonesia saat ini.

Politik Perlawanan

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Untuk itu, masifnya tindakan korupsi di kalangan elite dan tubuh birokrasi saat ini, harus menjadi alasan bagi semua elemen bangsa Indonesia untuk berperang melawan kejahatan korupsi tersebut.

Salah satu strategi paling ampuh untuk mengatasi korupsi ialah penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang militan berperang melawan korupsi. Agaknya sulit berharap ada perubahan dan figur-figur yang jujur dan berani dari partai-partai politik sejauh mereka masih akrab dengan pragmatisme, mahar politik, dan rekrutmen abal-abalan.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved