Opini Pos Kupang

Kolegialitas Korupsi Elite dan Politik Perlawanan

Mari membaca Opini Pos Kupang berjudul: Kolegialitas Korupsi elite dan Politik Perlawanan

Kolegialitas Korupsi Elite dan Politik Perlawanan
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca Opini Pos Kupang berjudul: Kolegialitas Korupsi elite dan Politik Perlawanan

Oleh: Har Yansen, Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Tinggal di Wisma Efrata-Ledalero

POS-KUPANG.COM - Dalam acara promulgasi Konvensi PBB Antikorupsi, mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, mengatakan demikian: "Korupsi adalah sebuah wabah dengan spektrum dampak sangat luas yang menghancurkan tatanan sosial. Ia menguburkan demokrasi dan kedaulatan hukum, ia adalah akar dari pelanggaran-pelanggaran HAM, menghancurkan tatanan ekonomi pasar, menurunkan kualitas hidup dan menyuburkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman-ancaman kemanusiaan lainnya" (Kofi Annan, 2004).

Sesungguhnya korupsi adalah suatu perbuatan yang memiliki dampak negatif luar biasa bagi kualitas hidup masyarakat di mana pun. Paus Fransiskus, mengibaratkan korupsi dengan tumor ganas yang hanya mungkin disembuhkan lewat mukjizat. "Dosa akan diampuni, namun korupsi tak dapat diampuni" (Paus Fransiskus, 2014).

Ketua Tim PKK Nagekeo Kunjungi Wolosambi, Ini yang Dilakukan!

Menurut Paus Fransiskus, awalnya korupsi berakar dalam dosa individu koruptor, seperti tumor, ia kemudian menyebar ke seluruh tatanan sosial, hingga akhirnya berkembang menjadi dosa struktural. Jika korupsi sudah membudaya dan menjadi jati diri sebuah masyarakat, dia akan merambah ke semua lapisan sosial, termasuk institusi moral seperti agama (Otto Gusti, 2018).

Di tengah usaha ekstra keras untuk memberantas laku koruptif kalangan elite dan pejabat negara melalui wacana `hukuman sosial', malah sebagian elite menunjukkan sikap sebaliknya. Kali ini justru datang dari para penegak hukum itu sendiri.

Bupati Malaka Tinjau Jalan Provinsi dari Teun-Simpang Welaus

Sebut saja kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) yang melibatkan unsur partai. WSE ditersangkakan KPK sebagai penerima suap senilai Rp 900 juta dengan menjanjikan penetapan Harun Masiku (politisi PDIP) sebagai anggota DPR-RI 2019-2024 pengganti antarwaktu (PAW) menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Kasus suap WSE ini tentu menjadi antitesis dari upaya dan sikap KPU selama ini yang menolak calon kepala daerah/anggota legislatif yang pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Di samping itu juga, desas-desus terdengar, penyidik KPK juga mengendus tawaran duit suap kepada empat komisioner selain WSE (Koran Tempo 14/1/2020). Semoga itu tidak benar. Namun jika benar, KPU sudah pasti mengalami geger reputasi.

Selain kasus yang melibatkan mantan Komisioner tersebut, sebagai partai pemenang pemilu 2019 yang lalu dan partai penguasa saat ini, PDIP disinyalir ikut terlindas banjir syahwat pragmatisme. Hal ini terungkap setelah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta Saeful, yang belakangan diketahui merupakan staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga tertangkap tangan sebagai pihak yang memberi suap kepada WSE. Bahkan WSE mengaku, uang suap tersebut berasal dari Hasto dan Harun Masiku yang kini menjadi buron.

Dua kasus yang diangkat ini secara eksplisit membahasakan kepada kita bahwa korupsi masih merajalela dalam tubuh bangsa Indonesia saat ini. Korupsi masih mengakar kuat dan sudah merasuki tubuh lembaga-lembaga yang kita anggap mampu menjaga hukum dan demokrasi Indonesia saat ini.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved