Datangi Kejari TTU, Forum MP3K Pertanyakan Progres Penanganan Sejumlah Kasus Korupsi

Datangi Kejari TTU, Forum MP3K Pertanyakan Progres Penanganan Sejumlah Kasus Korupsi

POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Para aktivis anti korupsi saat berdiskusi dengan Kajari TTU, Bambang Sunardi di ruang kerja kejari setempat, Rabu (8/1/2020) 

Datangi Kejari TTU, Forum MP3K Pertanyakan Progres Penanganan Sejumlah Kasus Korupsi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Forum Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( MP3K) Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU) kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (8/1/2020).

Kedatangan para aktivis anti korupsi tersebut ke Kejari TTU guna mempertanyakan progres penanganan sejumlah kasus korupsi yang dilaporkan pada Desember 2019 lalu.

Warga Oesapa Barat Keluhkan Air PDAM Kota Kupang Kotor dan Berlumpur

Para aktivis anti korupsi yang datang tersebut diantaranya Paulus Mondok dari Garda TTU, Welem Oki dari Fraksi TTU, dan Viktor Manbait dari Lakmas Wangi NTT. Mereka diterima langsung oleh Kejari TTU, Bambang Sunardi.

Perwakilan Fraksi TTU, Welem Oki dalamn pertemuan dengan Kajari Bambang Sunardi mengatakan bahwa, saat bertemu dengan Forum MP3K pada bulan Desember 2019 yang lalu, Kejari TTU telah berkomitmen untuk memberi kado natal bagi rakyat TTU dengan mengeksekui tiga dari enam terpidana kasus korupsi pengerjaan empat paket jalan perbatasan.

Natal dan Tahun Baru Bersama Dinas Lingkungan Hidup Ende, Ini yang Diminta Tukang Sapu

Menurutnya, kasus jalan perbatasan sudah ada putusan incrach dari MA akhir tahun 2018 lalu. Namun putusan tersebut tidak langsung dieksekusi oleh Kajari TTU karena sampai dengan hari ini, para terpidana masih dibiarkan bebas berkeliaran diluar tanpa tersentuh hukum sama sekali.

Atas masalah tersebut, Welem mengatakan, dirinya berkesimpulan bahwa Kejari TTU telah melakukan pembohongan dan pengibulan terhadap Forum MP3K dalam pertemuan yang digelar pertama kali.

"Dan ini merupakan bukti bahwa Pak Kajari TTU tidak serius dalam urusan pemberantasan korupsi. Sehingga kami ingin daptkan alasan dari Pak Kajari, dan kami mencurigai jangan sampai Kejari TTU mendapatkan tekanan dari pihak lain yang berdampak pada enggannya kejaksaan untuk melaksanakan putusan institusi hukum tertinggi yakni MA untuk mengamankan para tersangka," ungkapnya.

Welem menambahkan, terhadap dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas PPO yang telah ada penetapan tersangkanya, namun sudah diSP3 oleh Kejari TTU, dalam waktu yang sangat singkat ketika datangnya Kasi Pidsus yang baru.

Lanjut Welem, atas masalah itu, dirinya menduga bahwa penerbitan SP3 tersebut tidak dilakukan dengan analisa hukum yang mendalam dan sangat tendensius serta konspiratif.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved