BKKBN Provinsi NTT Lantik Sembilan Pejabat Administrator dan Pengawas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melantik sebanyak sembilan untuk menempati jabatan administrator dan pengawas di lingkup Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Kantor BKKN Provinsi NTT, Rabu (8/1/2020).

Nama-nama yang dilantik menjadi pejabat administrator dan pengawas tersebut antara lain, Margareta Imelda Rumondor sebagai Sekretaris, Mikhael Yance Gaimin sebagai Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan keluarga.

• GENDANG PERANG Dimulai, Lihat Perbandingan Kekuatan Militer Iran dan Amerika Serikat

Orpa Paembonan Kepala Sub. Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia, Farida Lamaya sebagai Kepala Sub. Kerja Sama Pendidikan Kependudukan.

Paula Deby Ariesta Rambing sebagai Kepala Sub. Bidang Penetapan Parameter Kependudukan, Dwi Enggal Estiani Windoe sebagai Kepala Sub. Bidang Program dan Kerja Sama.

Jusuf Akbar sebagai Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Dwi Indrastuti sebagai Kepala Sub. Bagian Umum dan Humas dan Feci Herlina Duka sebagai Kepala Sub. Bidang Remaja.

• 3 Pangkalan Amerika Serikat di Irak Ditembaki Belasan Rudal Iran, Lihat Pernyataan Pentagon

Kepala BKKN Provinsi NTT, Marianus Maukuru, dalam sambutannya usai melantik sembilan pejabat tersebut menekankan pentingnya sikap dan semangat melayani. Menurutnya seorang pejabat harus mampu memenuhi dan tuntutan publik yang semakin meningkat dan kompleks.

"Menduduki suatu jabatan tertentu tidak boleh berpikir bahwa jadi pejabat itu untuk dilayani tetapi sebaliknya seorang pejabat pejabat harus hadir untuk melayani dengan sungguh dan berkualitas," ungkapnya.

• Bursa Transfer Pemain Liga 1 2020, Dua Pemain Brasil Merumput Persib Bandung, Ezechiel NDoussel Out

Dia tegaskan kerja seorang pejabat tidak hanya di belakang meja tetapi tetapi harus turun ke lapangan untuk melihat dan mengetahui secara dekat dan pasti tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dia jelaskan ada tiga hal mendasar yang melandasi pelantikan tersebut yakni untuk regenerasi dan peningkatan karier, menghindari kejenuhan dan mengikuti dinamika perkembangan program yang menuntut siapa yang layak menduduki jabatan apa.

Ketiga hal tersebut menurutnya, mengandung makna dan arti yang mendalam yaitu pertanggungjawaban atau akuntabilitas seorang pejabat atas jabatan yang dipercayakan oleh pimpinan untuk diemban.

"Jabatan bukanlah sesuatu yang harus terus dimiliki seseorang sampai akhir hidupnya melainkan sebuah anugerah dari Tuhan dan kepercayaan dari pimpinan untuk melayani demi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.