Opini Pos Kupang

Pilkada, Kedaulatan dan Kesejahteraan

Ayo, mari membaca Opini Pos Kupang berjudul: Pilkada, kedaulatan dan kesejahteraan

Pilkada, Kedaulatan dan Kesejahteraan
Dok
Logo Pos Kupang

Ayo, mari membaca Opini Pos Kupang berjudul: Pilkada, kedaulatan dan kesejahteraan

Oleh : Yohanes Jimmy Nami, Dosen Ilmu Politik FISIP Undana

POS-KUPANG.COM - PEMILIHAN Kepala Daerah ( Pilkada) selalu menarik untuk diperbincangkan dalam konteks demokrasi lokal. Mengapa demikian, karena pilkada itu sendiri selalu berkaitan langsung dengan isu-isu kesejahteraan yang secara langsung menyentuh persoalan ril dalam masyarakat pada tingkatan akar rumput.

Selain membedah persoalan substantif kesejahteraan masyarakat, pilkada juga merupakan pengejawantahan dari pemenuhan kedaulatan rakyat, yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

Pemilik SPBU Oebelo Jamin Ketersediaan BBM Aman di Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020

Dalam pelaksanaannya, berbicara tentang kedaulatan rakyat tentunya tergambar pada independensi dari masing-masing individu masyarakat dalam menentukan dan menjalankan apa yang menjadi hak politiknya sebagai warga negara, yang secara teknis hasilnya ditentukan oleh suara mayoritas.

Karena itulah pilkada disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat pada level lokal. Pilkada juga menjamin sirkulasi elit politik lokal terjadi. Hak politik masyarakat, baik hak memilih maupun dipilih sebagai wujud hak konstitusional warga negara menghasilkan output pemimpin lokal yang sesuai dengan harapan masyarakat karena dipilih secara langsung oleh rakyat, yang tentunya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sesuai dengan harapan rakyat yang memilih.

Global Wakaf dan PMI Dea Malela Angkat Ekonomi Umat Lewat Ritel Wakaf

Jadi, pilkada merupakan proyeksi dari harapan masyarakat terhadap kelangsungan hidupnya sebagai warga negara. Dalam mengkaji pilkada, kita tidak hanya sekedar membicarakan hasil pemilihan secara teknis, namun juga yang jauh lebih penting adalah proses berjalannya demokrasi lokal yang melibatkan profesionalitas penyelenggara pemilu yang tentunya erat kaitan dengan kualitas administrasi sistem pemilihan yang harus dijamin berlangsung secara baik dan profesional.

Sebab, pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan core dari sebuah proses pemilihan adalah terpenuhinya hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih dan dipilih untuk menunaikan haknya. Karena itu, penggunaan hak politik tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh rumitnya peraturan dan prosedur administratif yang dapat mempersulit warga negara dalam menggunakan hak politiknya.

Meskipun demikian, hak memilih dan dipilih tetap harus ditunaikan dengan mengikuti tertib administrasi sesuai dengan regulasi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hak politik yang dapat menyebabkan hilangnya integritas pilkada.
Mengawal Kedaulatan Rakyat

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi Pancasila, telah menempatkan pilkada sebagai salah satu karakteristik desentralisasi politik, menjadi agenda yang sangat penting.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved