Opini Pos Kupang

Keseteraan De Jure OK, De Facto Diskriminasi

Baca pini Pos Kupang berjudul: Keseteraan De Jure OK, De Facto Diskriminasi

Keseteraan De Jure OK, De Facto Diskriminasi
Dok
Logo Pos Kupang

Baca pini Pos Kupang berjudul: Keseteraan De Jure OK, De Facto Diskriminasi

Oleh : Dra. Maria Fatima Daniel BE, P2TP2A Provinsi NTT

POS-KUPANG.COM - Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirayakan selama 16 hari mulai dari tanggal 25 Nopember dan berakhir pada tanggal 10 Desember pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia.

Peringatan ini tentunya tidak boleh dilewatkan begitu saja karena 16 hari peringatan itu merupakan VISI besar yang diperjuangkan untuk pemenuhan hak-hak perempuan yang banyak terabaikan sehingga masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan keadilan itu.

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan digagas pertama kali oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori Center for Women's Global Leadership. Kampanye ini bersifat internasional karena merupakan komitmen dunia mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Tahap Dua Kasus Pencabulan di Lasiana

Berbagai fenomena yang terjadi selama ini yang menimpa kaum perempuan yaitu kekerasan yang jelas-jelas menyengsarakan perempuan secara otomatis melanggar Hak Asasi Perempuan yang dilindungi UU Nomor 39 tahun 1999.

Negara juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan oleh karena itu perayaan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan menjadi momen yang strategis untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan negara memberikan perlindungan kepada perempuan yang dalam kenyataannya saat ini masih banyak mengalami kekerasan.

Tentunya tidak ada pilihan selain negara perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sehingga dapat dilihat kembali hal-hal sebagai berikut, pertama, seberapa efektifnya instrumen hukum yang tersedia, kedua, sejauh mana kinerja pelaku hukum yang mengeksekusi instrumen hukum yang tersedia, ketiga, sebesar apa perhatian negara dalam mengucurkan dana dalam berbagai program untuk mengurangi maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, keempat, sejauh mana upaya negara dalam memfasilitasi para pegiat yang bekerja untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan reward dari negara kepada pegiat yang berprestasi yang terus bekerja, kelima, sejauhmana capaian kinerja lembaga pemegang mandat pemberdayaan perempuan yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas kaum perempuan yang diyakini akan dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Siswa Terkesan Ikut Audiensi di Rumah Pintar Pemilu KPUD Lembata

Cerita nyata kekerasan seorang suami kepada istri yang melanggar HAM. Nina (nama samaran) berusia 23 tahun dan suami Paulus (nama samaran) berusia 24 tahun. Pasangan ini memiliki 3 orang anak 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nina tidak bekerja di luar rumah karena itu tidak punya penghasilan membantu membiayai keperluan rumah tangga mereka.

Setiap bulan Paulus menyerahkan penghasilannya untuk dikelola Nina dan Paulus menegaskan bahwa uang itu harus cukup untuk semua kebutuhan, belanja makan, uang sekolah anak, membeli peralatan rumah tangga, biaya pengobatan/iuran BPJS dll. Nina setiap hari menghadapi Paulus dengan airmata karena kata-kata yang keluar dari mulutnya maki, maki dan maki dan selalu dipukul dan tidak hentinya memvonis Nina sebagai perempuan tukang selingkuh padahal Nina tidak melakukan itu.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved